Medan I Satelitonlinenews.com
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, Baskami Ginting, mulai angkat bicara soal proyek Rp 2,7 Triliun yang sampai hari ini juga belum sesuai progres. Dan meminta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut agar transparan dan terbuka soal progres proyek Rp 2,7 triliun tersebut, tegas Ketua DPRDSU Baskami Ginting kepada Wartawan di Gedung DPRD Sumut, Selasa (3/10).
Menurut Baskami, progres proyek tersebut berhak diketahui publik karena anggaran yang digunakan untuk pembangunan bersumber dari APBD Provinsi Sumut yang juga uang rakyat sehingga harus transparan dan jangan ditutup-tutupi, ucapnya.
"Nanti saya tegur dan panggil Marlindo itu, supaya dia terbuka kepada media, harus ditingkatkannya, dia harus bertangung jawab sebagai kepala dinas, dia enggak boleh tertutup," kata Baskami.
Diketahui, pengerjaan proyek tersebut ditargetkan rampung di akhir Desember 2023.
Namun faktanya, informasi soal capaian progres proyek ini terkesan ditutupi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sumut.
Dari informasi yang dihimpun, pekerjaan ini masih terbengkalai di sejumlah daerah. Misalnya saja kepulauan Nias, Jalan Batugajah Perbatasan Kabupaten Pakpak Bharat - Kabupaten Humbang Hasundutan.
Berdasarkan keterangan warga setempat, jalan tersebut malah semakin sulit dilalui.
Baskami mengatakan, dirinya sudah berulangkali turun ke daerah untuk melihat pekerjaan proyek Rp 2,7 triliun ini. Dia mengharapkan, pekerjaan ini dapat dirampungkan sesuai dengan target yang ditentukan.
"Saya sudah berkali kali turun ke daerah, melihat proyek itu karena saya mengikuti menandatangani dan menyetujui, saya lihat ini langkah langkah pemerintah cukup baik, harapan saya bulan 12 ini clear," ungkapnya.
Baskami juga mendorong, Pemprov Sumut dalam hal ini Dinas PUPR Sumut agar menyegerakan pekerjaan yang saat ini masih terbengkalai di sejumlah daerah. Meskipun nantinya tidak dapat diselesaikan akan menjadi tanggung jawab PT Waskita Karya KSO sebegai pemenang tender.
"Kalau kontrak itu enggak selesai otomatis itu kontraktornya didenda, dia harus bertanggung jawab, cuman harus kita dorong. Kita sudah bilang ke Pj Gubernur untuk dimonitor, sama sama kita mengawasinya, kalau ini enggak selesai yang rugi itu kontraktornya, ada pasal-pasal yang di pertanggungjawabkannya," tambahnya.
Sementara itu, Kadis PUPR Sumut yang dikonfirmasi, mengaku sedang berada di Jakarta. "Saya masih di Jakarta," kata Marlindo.red
Posting Komentar