Medan- Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota, akan melakukan memanggil pemilik/pengusaha property Sugeg, terkait proyek pembangunan tembok setinggi 3 (tiga) meter di Psr I, Kel. Tanah Enam Ratus, Kec. Medan Marelan, Kota Medan.
"Dalam waktu dekat, Komisi IV DPRD Kota Medan akan memanggil pemilik/pengusaha property dan pihak yang terkait untuk didengar penjelasannya terkait pembangunan tembok setinggi 3 meter di Pasar I Marelan," kata Ketua Komisi IV DORD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak SH kepada wartawan, Selasa (14/1/2025).
Menurut Paul Mei Anton Simanjuntak, Rapat Dengar Pendapat (RDP) dilakukan atas adanya pemberitaan media online yang menyatakan bahwa proyek bangunan tembok milik Sageg diduga tidak mengantongi izin Permohonan Bangunan Gedung (PBG), sebagaimana dimaksud dalam UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 24 dan Pasal 185 huruf b dan disinyalir melanggar Peraturan Pemerintah (PP) No 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana UU No 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung.
Secara tegas Ketua Komisi IV yang membidangi pembangunan gedung menyatakan, pemanggilan yang kita lakukan berdasarkan peraturan dan perundang undangan. Tidak ada yang kebal hukum. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, wajib taat peraturan tanpa terkecuali.
Pemberitaan sebelumnya, proyek pembangunan tembok di Psr 1 Tanah 600, Kec. Medan Marelan diduga tidak memiliki izin PBG. Bahkan, saat petugas Satpol PP Kota Medan melakukan pengecekan di lokasi bangunan, tidak mendapati adanya plank Izin PBG sebagaimana mestinya.
Menindak lanjuti itu, Rakhmad Adi Syahputra Harahap Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Medan, telah mengintruksikan kepada pemilik bangunan melaui pengawas bangunan bernama Kevin agar menghentikan pengerjaan pembagunan. Namun, hal itu tidak diindahkan dan tetap melakukan aktivitas.
Masih seputaran proyek bangunan tersebut informasi dihimpun wartawan, oknum pengusaha property yang disebut sebut bernama Sageg, diduga ada memeberikan sejumlah uang kepada pihak instansi pemerintah terkait seperti Dinas Perkimcikataru Kota Medan dan Camat Medan Marelan, agar pengerjaan bangunan miliknya tetap mulus berjalan dan tidak diberikan penindakan.(W02)
Posting Komentar