Empati yang Seharusnya Menjadi Standar Kepemimpinan

 

Oleh: H. Syahrir Nasution, SE, MM, Glr Sutan Kumala Bulan
(Mantan Akademisi dan Pengamat Sosial Kebangsaan)

Bencana banjir dan longsor yang kembali melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bukan sekadar menguji kesiapsiagaan negara, tetapi juga membuka tabir watak kepemimpinan kita. Dalam situasi krisis, publik tidak hanya menunggu distribusi bantuan logistik, melainkan kehadiran nyata—kehadiran yang tulus, mendengar, dan bekerja bersama korban.
Di tengah minimnya keteladanan tersebut, langkah H. Jusuf Kalla pascabencana kembali menyita perhatian publik. Bukan karena statusnya sebagai mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, melainkan karena konsistensinya dalam menjadikan empati sebagai kerja nyata. Sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) dan Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jusuf Kalla menunjukkan bahwa kepedulian sosial tidak berhenti ketika jabatan formal berakhir.
Ia hadir di tengah korban, menggerakkan jejaring kemanusiaan, dan menyapa mereka sebagai manusia—bukan sekadar angka statistik dalam laporan kebencanaan. Dalam konteks Aceh, kehadiran Jusuf Kalla memiliki resonansi historis yang kuat. Ia adalah salah satu arsitek Perdamaian Helsinki, sebuah proses monumental yang lahir dari keberanian menempatkan kemanusiaan di atas kepentingan politik.
Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk mengultuskan individu. Namun, teladan semacam ini penting dicatat karena kontras dengan praktik yang kerap terjadi: pejabat datang terburu-buru, menyampaikan pernyataan normatif, berfoto, lalu menghilang ketika kamera padam. Dalam situasi seperti itu, empati kerap direduksi menjadi aksesori pencitraan, bukan prinsip kepemimpinan.
Padahal, di negara rawan bencana seperti Indonesia, empati seharusnya menjadi standar minimum kepemimpinan, bukan keistimewaan personal. Bencana bukan semata urusan alam, melainkan cermin relasi negara dengan warganya. Ketika negara gagal hadir secara utuh dan bermakna, kepercayaan publik pun perlahan terkikis.
Pengalaman Jusuf Kalla sebagai akademisi, pengusaha, dan tokoh sosial membentuk gaya kepemimpinan yang pragmatis sekaligus berakar pada nilai. Ia memahami bahwa bantuan fisik harus berjalan seiring dengan pemulihan martabat manusia. Tanpa sentuhan kemanusiaan, solidaritas akan rapuh dan trauma sosial berpotensi berkepanjangan.
Yang patut dipetik bukan semata siapa Jusuf Kalla, melainkan apa yang ia lakukan. Kepemimpinan yang memanusiakan manusia, mengedepankan kasih sayang, dan bekerja dalam diam justru jauh lebih kuat dibandingkan retorika kekuasaan yang bising namun hampa makna.
Di tengah krisis ekologis yang terus berulang—sering kali sebagai dampak dari pembiaran dan kebijakan yang abai—Indonesia membutuhkan lebih banyak pemimpin yang berempati, bukan sekadar berotoritas. Tanpa empati, kekuasaan kehilangan legitimasi moral. Dengan empati, kepemimpinan menemukan kembali maknanya.
Empati bukanlah kelemahan. Ia adalah fondasi keadaban. Dan di negeri yang kerap dilanda bencana, keadaban bukan pilihan—melainkan kebutuhan yang mendesak.