Oleh: H. Syahrir Nasution
Managing Director PECI Indonesia (Political & Economic Consulting Institute)
Adv. M.Taufik Umar Dani Harahap,SH., Merupakan Praktisi Hukum dan Aktivis Gerakan Rakyat Banyak.
Penandatanganan Piagam Board of Peace (BoP) Gaza oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026, menjadi momen simbolik yang melampaui sekadar seremoni diplomatik. Peristiwa ini menandai pergeseran penting dalam citra, orientasi, dan strategi politik luar negeri Prabowo di panggung global—dari figur strongman berwatak nasionalistik keras menuju aktor negara yang tampil kooperatif, rasional, dan pragmatis di tengah turbulensi geopolitik dunia.
Prabowo yang selama ini dikenal dengan retorika kedaulatan tegas, kritik terhadap liberalisme Barat, serta sikap konfrontatif terhadap hegemoni global, kini tampil sebagai mitra strategis Washington dalam agenda perdamaian Timur Tengah. Transformasi ini bukanlah kontradiksi personal, melainkan manifestasi dari apa yang dalam teori hubungan internasional disebut pragmatic realism—ketika kepentingan nasional menuntut fleksibilitas ideologis demi stabilitas dan keuntungan jangka panjang.
Dalam tradisi realisme klasik ala Hans Morgenthau, moralitas bukan fondasi utama politik internasional; kepentingan nasionallah porosnya. Penandatanganan BoP Gaza dapat dibaca sebagai langkah Prabowo menempatkan Indonesia bukan lagi semata norm entrepreneur yang lantang membela Palestina di forum internasional, tetapi sebagai stakeholder aktif dalam proses diplomasi global—meski harus berhadapan langsung dengan inisiatif yang digerakkan Amerika Serikat dan figur kontroversial seperti Donald Trump.
Trump sendiri bukanlah arsitek perdamaian dalam pengertian idealis. Rekam jejaknya—mulai dari Abraham Accords hingga kebijakan sepihak soal Yerusalem—menunjukkan pendekatan transaksional, bukan normatif. Namun justru di titik inilah irisan kepentingan terbentuk. Prabowo dan Trump bertemu dalam logika yang sama: politik sebagai the art of the possible, seni mengelola kemungkinan, bukan panggung kemurnian moral.
Bagi Prabowo, keterlibatan Indonesia dalam BoP Gaza membuka posisi strategis baru. Data Bank Dunia menunjukkan, negara-negara yang aktif dalam diplomasi multilateral konflik cenderung mengalami peningkatan pengaruh ekonomi dan keamanan kawasan hingga 18 persen dalam satu dekade. Partisipasi ini membuka peluang lebih besar bagi Indonesia dalam akses perundingan, aliran investasi, serta leverage politik di tengah fragmentasi tatanan global pasca-perang Ukraina dan eskalasi konflik Timur Tengah.
Namun, langkah ini tidak bebas dari risiko politik domestik. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki sentimen pro-Palestina yang kuat dan mengakar. Kedekatan simbolik dengan Trump—yang kerap dipersepsikan bias terhadap Israel—berpotensi memunculkan disonansi antara kebijakan luar negeri pragmatis dan aspirasi moral publik. Di sinilah kepemimpinan Prabowo diuji: mengelola jarak antara realpolitik dan etika politik.
Antonio Gramsci mengingatkan bahwa kekuasaan tidak hanya bertahan melalui dominasi, tetapi juga hegemoni—kemampuan membangun persetujuan. Pemerintah perlu membingkai keterlibatan Indonesia dalam BoP Gaza bukan sebagai kompromi ideologis, melainkan sebagai strategi efektif untuk memastikan isu Palestina tetap berada di pusat perundingan global, bukan terpinggirkan oleh kalkulasi kekuatan besar.
Dari perspektif ekonomi-politik, keputusan ini sejalan dengan kebutuhan Indonesia menjaga stabilitas global. IMF mencatat bahwa setiap eskalasi konflik di Timur Tengah berkontribusi langsung terhadap kenaikan harga energi dan tekanan inflasi di negara berkembang. Bagi pemerintahan Prabowo yang mengusung agenda pertumbuhan, industrialisasi, dan ketahanan pangan, stabilitas geopolitik bukan isu eksternal semata, melainkan prasyarat domestik.
Perubahan citra Prabowo dari strongman menjadi “good boy” di mata Barat tidak identik dengan kehilangan kedaulatan, melainkan redefinisi strategi. Dalam perspektif neoclassical realism, kebijakan luar negeri merupakan hasil interaksi antara struktur internasional dan kalkulasi elite domestik. Prabowo membaca bahwa dunia multipolar menuntut Indonesia bersikap adaptif tanpa harus terjebak dalam subordinasi.
Di Davos, Prabowo tampil bukan sekadar sebagai pemimpin negara berkembang, melainkan sebagai figur yang ingin memosisikan Indonesia sebagai middle power berpengaruh. Data OECD menunjukkan, negara middle power yang aktif dalam resolusi konflik global memiliki daya tawar lebih besar dalam negosiasi perdagangan dan keamanan. Dalam konteks ini, BoP Gaza dapat dipahami sebagai investasi politik jangka panjang.
Meski demikian, pragmatisme tanpa batas berisiko berubah menjadi oportunisme. Publik berhak mengawasi sejauh mana BoP Gaza benar-benar membuka ruang keadilan bagi Palestina, dan sejauh mana ia berpotensi menjadi instrumen legitimasi geopolitik Amerika Serikat. Politik luar negeri yang cerdas menuntut conditional engagement—terlibat, tetapi dengan syarat dan garis merah yang jelas.
Prabowo tampaknya menyadari bahwa dunia hari ini tidak lagi memberi ruang bagi retorika heroik tanpa hasil konkret. Dalam lanskap global yang cair, pemimpin diukur bukan dari seberapa keras ia menolak, melainkan seberapa efektif ia memengaruhi hasil. Dari sudut pandang ini, penandatanganan BoP Gaza adalah sebuah eksperimen politik: apakah pragmatisme dapat berjalan seiring dengan prinsip.
Pada akhirnya, transformasi Prabowo dari strongman menuju aktor pragmatis bukanlah kisah tentang jinak atau tunduk, melainkan tentang kedewasaan politik. Sejarah akan menilai apakah langkah ini menjadi tonggak kontribusi nyata Indonesia bagi perdamaian global, atau sekadar adaptasi simbolik dalam permainan kekuasaan dunia. Yang jelas, di era ketidakpastian, seni politik bukan lagi tentang keberanian menantang, melainkan kecerdikan memilih medan juang.
Posting Komentar