MEDAN– Koordinator Nasional (Kornas) Koalisi Masyarakat Anti korupsi (KAMAK), Azmi Hadly, mengeluarkan pernyataan keras terkait dugaan kongkalikong pembangunan gedung baru Kejati Sumut. Azmi menilai, jika Kejaksaan tidak berani menyentuh borok di halaman rumahnya sendiri, maka integritas penegakan hukum di Sumatera Utara telah runtuh.
Azmi Hadly: "Ada Bau Amis di Balik Tembok Kejati"
Azmi Hadly menegaskan bahwa proyek hibah dari Pemprov Sumut senilai ratusan miliar ini bukan sekadar masalah keterlambatan fisik, melainkan adanya dugaan manipulasi administrasi.
"Masa kontrak habis 17 Desember 2025, tapi Januari 2026 masih kerja keras bagai kuda. Kok bisa ada serah terima (PHO) kalau fisik belum selesai? Ini jelas-jelas pembohongan publik dan aroma korupsinya sangat amis!" cetus Azmi Hadly.
Mempertanyakan Nyali Dr. Harli Siregar
Azmi menantang Kajati Sumut, Dr. Harli Siregar, untuk membuktikan bahwa dirinya tidak "tersandera" oleh kepentingan pihak tertentu, termasuk lingkaran kontraktor binaan Topan Ginting yang sudah diciduk KPK.
"Kajati harus melek! Jangan pura-pura amnesia. Proyek ini tepat di belakang ruang kerja Anda. Jika PT Permata Anugerah Yalapersada yang punya rekam jejak blacklist bisa menang tender di sana, berarti ada yang tidak beres dalam proses kurasinya," tambah Azmi.
Gerakan "Bersihkan Sumut"
Kornas Kamak mendesak beberapa poin krusial:
- Tangkap 'Pemain' Proyek: Azmi meminta KPK mendalami keterlibatan Deddy Iskandar Rangkuti yang disebut-sebut sebagai pengatur proyek di lingkungan Sumut.
- Segel Lokasi: Meminta pengerjaan dihentikan sementara sampai ada audit independen dari BPK mengenai progres fisik yang sebenarnya.
- Transparansi Bobby Nasution: Gubernur Sumut diminta jangan bungkam soal aliran dana hibah yang kini nasibnya simpang siur.
Ancaman Laporan ke Kejagung dan KPK
Azmi Hadly memastikan bahwa Kamak tidak akan tinggal diam jika Kasi Penkum Kejati Sumut hanya memberikan jawaban-jawaban klise.
"Kalau Kejati Sumut loyo, kami yang akan bergerak ke Jakarta. Kami akan bawa bukti-bukti ini ke Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) dan Gedung Merah Putih KPK. Jangan biarkan gedung penegak hukum dibangun di atas fondasi korupsi!" tutup Azmi dengan tegas.
Posting Komentar