Oleh ; Ahmad Daud (Ketua Umum Pimpinan Wilayah GPI Sumut / Wakil Ketua Umum PP Gerakam Pemuda Islam)_
Malam itu, Kamis, 30 Januari 2026, di bawah lampu lalu lintas depan kantor PLN UP3 Kendari, Jalan KH Ahmad Dahlan, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, seorang bocah perempuan kelas 4 SD berinisial NW, 8 tahun, meregang nyawa setelah tertabr44kk alat berat jenis loader. Tubuh kecilnya ditemukan tergeletak di aspal, bersimbah darah.Tangis pecah ketika sang ibu tiba di lokasi. Ia memeluk erat tubuh anaknya yang telah tak bernyawa. Di sela isak yang mengguncang dada, terucap kalimat yang membuat siapa pun yang mendengarnya ikut tercekat. “Saya suruh dia pergi jual tisu, karena kami mau makan sudah tidak ada nasi,” ucap sang ibu dengan suara bergetar. Malam itu, NW sempat meminta makan kepada ibunya. Namun, sang ibu hanya bisa menjawab bahwa tidak ada beras tersisa di rumah mereka. Tanpa banyak bertanya, bocah kelas 4 SD itu mengambil keputusan yang tak pernah dibayangkan akan menjadi langkah terakhirnya. Ia mengambil tisu-tisu dagangannya, lalu berjalan menuju jalan raya dengan harapan bisa mengumpulkan uang untuk membeli beras. “Tunggu, Ma. Saya carikan pembeli biar kita bisa beli beras,” ujar NW sebelum pergi.Kalimat sederhana yang tak pernah mereka sadari akan menjadi perpisahan terakhir. Tak ada yang tahu, langkah kecilnya malam itu justru berakhir di bawah roda alat berat yang bahkan tak sempat melihatnya.
Sc : garda.rakyat
Anak (di) jalan adalah fenomena faktuil di Indonesia. Di kota - kota besar di Indonesia semisal Jakarta, Medan , Bandung dan lain-lain, mereka acap dijumpai.
Dari mulai mengamen, jualan, menjadi peminta dan lain sebagainya dijabani anak-anak yang mestinya di usia mereka adalah waktu bermain dan belajar.
Apakah pemerintah tidak ada perhatian. Jawabannya bisa iya bisa tidak. Kementerian dan dinas perlindungan anak jelas ada dan program perlindungan anak tersebar di berbagai kementerian dan OPD. Catatan penulis, ada 12 instansi negara minimal terkait persoalan anak ini.
Namun kenapa kasus diatas terjadi. Hal itu karena tidak ada terobosan untuk mengatasinya. Acap kali memang pemerintah ini ada kasus baru bergerak biar mungkin takut dibilang tak empati.
Padahal tiap hari pulang ke rumah, dijalanan juga terlihat. Dalam regulasi di negeri ini padahal sudah mengatur jelas bahwa mereka adalah tanggung jawab negara.
Tidak ada anak yang mau hidup di jalanan. Tapi keadaan memaksa ataupun dipaksa. Tidaklah terpahamkan mereka akan hak bermain dan belajar. Siapa yang berani melawan orang tua bahkan siapa yang sanggup melihat orang tua menanggung kesusahan sendiri?
Sebagai orang yang pernah mengalami sendiri membantu ayah berjualan keliling di pasar. Saya paham betul kenapa saya sebagai anak harus turut serta membantu orang tua.
Siapa yang membayar uang sekolah kalau bukan keluarga ? Siapa yang memahamkan dan punya kekuasaan untuk melindungi anak-anak masa depan Indonesia kalau bukan negara?
Tiap tahun Hari Anak dirayakan tapi tidak berkurang juga anak (di) jalanan. Ironisnya selalu saja jurus pemerintah adalah razia dan pendataan jika ditanya apa yang harus dilakukan untuk melindungi anak (di) jalanan itu.
Ada waktu memang sepekan untuk membina mereka di rumah singgah. Ironisnya, tidak ada inovasi program apapun untuk menghilangkannya.
Akhirnya saban hari ya kita tetap melihat anak (di) jalanan ini. Hari ini anak - anak cuma dijadikan bahan kampanye dan selebrasi belaka. Ratusan juta kadang dibuat acara untuk hari anak.
Anak-anak dipakaikan baju adat daerah, pakaian profesi dan lain-lain. Tapi realnya tidak lebih dari 2 KM dari lokasi acara, di simpang lampu merah ratusan anak masih menggelandang.
Parah pejabat berpidato tentang hak anak. Tapi kebanyakan itu bukan direalisasikan. Dia jadi panggung orkestra menaikkan posisi biar dianggap populis. Biar dianggap "care" dengan anak.
Anda mau ngukur sejauh mana kemajuan daerah di Indonesia tentang persoalan anak ini. Jabani saja , pelototi peringkat kabupaten/kota/provinsi layak anak mereka di tingkat apa ?
Banyak daerah bertahun-tahun tidak naik peringkatnya. Dari ratusan daerah di Indonesia tidak sampai 10 persen mendapati posisi sebagai kabupaten/ kota/provinsi layak anak.
Bahkan ada yang sudah hampir dua periode, satu tingkat pun tidak naik kelas. Kalau ini ibarat perusahaan maka pasti managernya sudah dipecat. Karena modal terus ditanam, tapi profit tidak naik - naik.
Hari ini anak (di) jalanan terjebak dalam kekerasan, narkoba, eksploitasi seksual, tawuran dan lain-lain. Tidak mendapatkan haknya untuk belajar. Negara lebih sering hadir dengan razia pentungan daripada rangkulan.
Mau marah ? Tapi inilah realitasnya.
Jadi, jangan lah heran nanti kematian satu orang anak di jalanan untuk sesuap nasi akan dianggap stastik dan akan terus berulang. Kenapa itu terjadi, karena mungkin anak tersebut bukan anak kita.
Bangsa gotong royong ini sudah mulai tercabut empatinya.
Indonesia semakin cemas saja...!
Posting Komentar