Jakarta — Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP-TNI) menyatakan sikap tegas terkait keterlibatan Indonesia dalam operasi luar negeri, khususnya yang tidak memiliki mandat resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dalam pernyataan resminya, FPP-TNI menolak keras skema pengiriman pasukan Tentara Nasional Indonesia dalam bentuk operasi yang tidak memiliki legitimasi internasional. Mereka menilai langkah tersebut berpotensi melanggar prinsip politik luar negeri Indonesia.
“Menolak tegas keterlibatan Indonesia dalam bentuk operasi tanpa mandat resmi PBB,” demikian salah satu poin sikap yang disampaikan.
Selain itu, FPP-TNI juga mendesak pemerintah agar tetap konsisten menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif, sebagaimana yang selama ini menjadi prinsip dasar diplomasi Indonesia.
Para purnawirawan mengingatkan bahwa TNI hanya boleh dikerahkan untuk misi perdamaian dunia yang sah, netral, dan bermartabat. Mereka menilai, setiap keputusan pengerahan pasukan harus mempertimbangkan legitimasi internasional serta kepentingan nasional.
Dalam pernyataan tersebut, FPP-TNI juga meminta Presiden Republik Indonesia untuk menempatkan kepentingan nasional dan amanat konstitusi di atas segala bentuk tekanan geopolitik.
Pernyataan ini ditandatangani oleh sejumlah tokoh purnawirawan TNI, di antaranya Fachrul Razi, Tyasno Soedarto, Slamet Soebijanto, dan Hanafie Asnan.
Mereka menegaskan bahwa sikap tersebut bukanlah bentuk kepentingan politik, melainkan panggilan moral dan tanggung jawab sejarah sebagai prajurit yang pernah mengabdikan diri menjaga kedaulatan bangsa.
“Indonesia harus tetap berdiri tegak sebagai bangsa merdeka, bukan menjadi bagian dari orbit kekuatan mana pun,” demikian penegasan dalam pernyataan tersebut.
Kalau mau, saya bisa buatkan versi headline lebih tajam atau angle investigatif/politik biar lebih “nendang” untuk pembaca.
Posting Komentar