Tokoh Masyarakat Madina Waspadai Isu Kerja Sama Pengusaha Tambang dengan Oknum Pejabat

 

Mandailing Natal– Pasca razia terhadap aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Mandailing Natal yang berhasil mengamankan puluhan alat berat jenis beko serta sejumlah pihak yang diduga terlibat, kini muncul isu baru yang menjadi perhatian masyarakat.
Beredar kabar bahwa akan ada pengusaha pertambangan yang bekerja sama dengan oknum pejabat daerah untuk membuka aktivitas pertambangan secara legal di wilayah yang dikenal sebagai Bumi Gordang Sambilan.
Tokoh masyarakat Mandailing Natal, H Syahrir Nasution, mengingatkan masyarakat agar mewaspadai isu tersebut. Menurutnya, jangan sampai penertiban tambang ilegal justru menjadi pintu masuk bagi kepentingan kelompok tertentu untuk menguasai sumber daya alam daerah.
“Belakangan berkembang isu bahwa akan ada pengusaha pertambangan juga pemilik hiburan malam terbesar di Medan "As" akan bekerja sama dengan pejabat Sumut "Bo"  untuk membuka pertambangan secara legal. Masyarakat harus waspada, jangan sampai ini hanya menjadi modus untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” ujar H Syahrir Nasution kepada wartawan.
Ia bahkan menyinggung adanya dugaan bahwa razia PETI yang dilakukan sebelumnya bisa saja dimanfaatkan sebagai momentum untuk membuka jalan bagi pengusaha tertentu masuk dan mengeksplorasi sumber daya alam di Mandailing Natal.
“Jangan sampai razia PETI kemarin justru menjadi pesanan agar ada pengusaha tertentu yang kemudian mendapat kesempatan mengeksplorasi kekayaan alam di Bumi Gordang Sambilan,” katanya.
Meski demikian, Syahrir menegaskan bahwa masyarakat pada prinsipnya tidak menolak investasi selama dilakukan secara transparan, sesuai aturan, serta benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.
Ia juga meminta pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan instansi terkait untuk bersikap terbuka serta memastikan tidak ada praktik kolusi dalam pengelolaan sumber daya alam di Mandailing Natal.
“Masyarakat Madina ingin kekayaan alam daerah ini dikelola secara adil dan bertanggung jawab, bukan hanya untuk keuntungan segelintir orang,” tegasnya.
Syahrir juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawasi kebijakan terkait pengelolaan pertambangan agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan maupun konflik sosial di tengah masyarakat Bumi Gordang Sambilan.red