Desakan Pemekaran Pantai Barat Menguat, Tokoh Batang Natal Angkat Bicara

 


Mandailing Natal  — Desakan pemekaran wilayah Pantai Barat di Kabupaten Mandailing Natal menjadi Kabupaten Mandailing Pesisir terus menguat. Aspirasi ini tidak hanya datang dari masyarakat umum, tetapi juga mendapat dukungan dari tokoh-tokoh lokal.

Tokoh masyarakat Pantai Barat, putra asli Batang Natal, H. Syahrir Nasution, SE, MM, menegaskan bahwa pemekaran merupakan langkah strategis untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir.

Menurutnya, selama ini kawasan Pantai Barat yang meliputi Batang Natal, Lingga Bayu, Ranto Baek, Sinunukan, Batahan, Natal, hingga Muara Batang Gadis memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, namun belum diimbangi dengan pembangunan yang merata.

“Sudah saatnya Pantai Barat berdiri sebagai daerah otonomi baru. Potensi yang ada sangat besar, tetapi belum dikelola maksimal untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Syahrir.

Ia juga menyoroti kondisi infrastruktur yang masih tertinggal, terutama akses jalan dan layanan dasar yang dinilai belum memadai. Menurutnya, kondisi ini menjadi salah satu indikator penting perlunya pemekaran wilayah.

Lebih lanjut, Syahrir meminta pemerintah pusat untuk membuka kembali moratorium pemekaran daerah yang selama ini menjadi hambatan bagi daerah-daerah yang dinilai sudah layak mandiri.

“Pemekaran bukan sekadar pemisahan wilayah, tetapi solusi untuk pemerataan pembangunan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa seluruh proses pemekaran harus tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Syahrir juga mengingatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan orientasi utama pada keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.

Wacana pembentukan Kabupaten Mandailing Pesisir kini dinilai bukan lagi sekadar isu, melainkan kebutuhan mendesak masyarakat Pantai Barat. Ia berharap pemerintah pusat dan DPR RI dapat segera merespons aspirasi tersebut secara serius.

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama