Medan — Koordinator Nasional Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK), Azmi Hadly, kembali melontarkan pernyataan keras terkait dugaan praktik tidak transparan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Utara.
Azmi mengungkapkan, pihaknya menerima informasi awal terkait adanya proses penerimaan tenaga outsourcing yang diduga tidak berjalan secara terbuka. Bahkan, ia menyebut adanya indikasi keterlibatan oknum tertentu dalam proses tersebut.
“Kita mendapat kabar adanya penerimaan outsourcing yang diduga diatur oleh pihak internal, termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dijabat Kasubag Umum,” ujar Azmi, Selasa (14/4).
Tak hanya itu, Azmi juga menyinggung adanya dugaan praktik percaloan dalam proses penerimaan tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, disebutkan bahwa ada pihak-pihak yang mengaku bisa meloloskan calon tenaga kerja dengan persetujuan oknum pimpinan.
“Informasi yang kami terima, ada dugaan calo yang bisa memasukkan orang dengan biaya berkisar Rp25 juta hingga Rp30 juta per orang. Ini tentu sangat memprihatinkan jika benar terjadi,” tegasnya.
Meski demikian, Azmi mengakui bahwa informasi tersebut masih perlu diverifikasi lebih lanjut. Ia mendorong pihak terkait untuk memberikan klarifikasi secara terbuka guna menghindari spekulasi liar di tengah masyarakat.
“Kami tegaskan, ini masih sebatas informasi awal. Namun kami minta pihak Bapenda Sumut segera memberikan penjelasan resmi agar tidak menimbulkan kegaduhan,” katanya.
Selain itu, Azmi juga menyoroti besarnya anggaran dalam kegiatan yang berkaitan dengan program pajak daerah, yang dinilai tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran yang tengah digaungkan pemerintah.
“Angkanya cukup besar, apalagi ini hanya untuk kegiatan seperti gebyar pajak di tengah kondisi efisiensi anggaran. Ini perlu dipertanyakan,” tambahnya.
KAMAK, lanjut Azmi, berkomitmen untuk terus mengawal isu ini dan tidak menutup kemungkinan akan melaporkannya ke aparat penegak hukum jika ditemukan bukti yang cukup.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Bapenda Sumatera Utara belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut.red
Posting Komentar