Jakarta - Sebanyak 1.098 ekor sapi yang akan dibagikan Presiden Prabowo Subianto pada Idul Adha 2026 dibeli menggunakan dana APBN. Nilainya sekitar Rp100 miliar. Warga warkop langsung terdiam sebentar, lalu tertawa pelan. Sebab selama ini rakyat diajari bahwa kurban adalah ibadah pribadi, lahir dari uang sendiri, dari hasil menabung, dari hasil kerja keras. Tetapi sekarang muncul inovasi baru: kurban jumbo rasa negara, pahala rasa pribadi.
“Hebat juga,” kata seorang bapak sambil minum kopi hitam, “bisa kurban ribuan sapi tanpa buka dompet pribadi.” Temannya langsung menyambar, “Ini teknologi spiritual modern. Rakyat bayar pajak, negara beli sapi, Presiden panen pujian.” Semua tertawa keras.
Secara administrasi tentu semuanya sah. Ada bantuan kemasyarakatan presiden, ada alasan membantu peternak, ada distribusi nasional. Semua tampak rapi di atas kertas. Tetapi rakyat kecil tidak membaca lampiran anggaran. Mereka hanya melihat satu hal: sapi pakai APBN, tapi disebut kurban Presiden.
Di situlah logika warkop mulai bekerja.
“Kalau negara utang triliunan disebut utang negara,” kata seorang pelanggan warung, “kenapa sapi APBN tiba-tiba berubah jadi kemurahan hati pribadi?”
Rakyat akhirnya merasa hidup di republik yang unik. Pajak naik disebut demi bangsa. Penghematan diminta demi fiskal. Tetapi ketika masuk musim kurban, APBN mendadak berubah jadi jalan tol menuju citra kesalehan politik.
Kurban akhirnya bukan lagi sekadar ibadah sosial. Ia berubah menjadi panggung visual. Ada sapi jumbo, ada kamera, ada berita nasional, ada spanduk nama pemimpin. Lengkap seperti paket promosi premium.
Padahal dalam fiqih, inti kurban justru pengorbanan pribadi. Ada rasa kehilangan harta sendiri. Karena itu warga mulai bercanda dengan nada tajam: “Kalau uangnya dari APBN, berarti rakyat ikut patungan pahala dong?”
Seorang bapak tua di sudut warkop langsung menyahut: “Minimal kami dapat kursi plastik di depan pintu surga lah.”
Yang membuat satire makin liar adalah fakta bahwa laporan LHKPN menunjukkan Presiden Prabowo memiliki kekayaan pribadi lebih dari Rp2 triliun dan dilaporkan tanpa utang pribadi.
Warkop langsung gaduh.
“Waduh,” kata seorang warga sambil tertawa, “hartanya dua triliun lebih, tapi kurbannya pakai uang rakyat. Ini benar-benar demokrasi kurban.”
“Dari rakyat…”
“oleh negara…”
“untuk pahala Presiden!”
Semua tertawa sampai kopi hampir tumpah.
Yang lain langsung menambahkan: “Rakyat nabung setahun buat beli kambing. Elite cukup tanda tangan anggaran. Sama-sama dapat ucapan Masya Allah dermawan.”
Satire seperti ini lahir bukan karena rakyat membenci agama. Justru karena rakyat terlalu menghormati makna ibadah sehingga mereka merasa aneh ketika ritual suci terlalu dekat dengan panggung kekuasaan.
Apalagi hidup rakyat sedang tidak ringan. Harga kebutuhan naik pelan-pelan. Kerja makin susah. Anak muda bingung mencari masa depan. Tetapi televisi malah penuh parade sapi jumbo dan narasi kemurahan hati elite.
Maka rakyat mulai curiga: jangan-jangan di negeri ini simbol memang lebih penting daripada substansi. Bantuan biasa hanya bikin kenyang sehari. Tetapi bantuan yang dibungkus ritual keagamaan bisa mengenyangkan elektabilitas bertahun-tahun.
“Ini bukan sapi biasa,” kata pelanggan warkop sambil tertawa kecil, “ini sapi pencitraan premium. Dagingnya habis sehari, fotonya bisa dipakai sampai pemilu berikutnya.”
Dan mungkin memang hanya di negeri ini ada rumus politik seajaib ini: rakyat membayar, negara membeli, pemimpin dipuji, dan semua diminta terharu berjamaah.
Akhirnya seorang bapak menghabiskan kopinya sambil berkata pelan: “Kalau begini caranya, pintu surga pasti terbuka lebar. Tinggal nanti malaikat bingung saja… pahala kurbannya dicatat atas nama pribadi, kementerian, atau bendahara negara.”
Posting Komentar