Medan — Pemerhati sosial politik Sumatera Utara, H. Sjahrir Nasution, menilai peran camat tidak bisa dipandang sebatas pejabat administratif di tingkat kecamatan. Menurutnya, camat merupakan ujung tombak pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat lapisan bawah atau grass roots sehingga dituntut memahami nilai demokrasi dan kepemimpinan secara utuh.
Pernyataan itu disampaikan Sjahrir saat menanggapi dinamika sosial dan tata kelola pemerintahan di tingkat daerah yang belakangan dinilai membutuhkan figur pemimpin yang mampu hadir di tengah masyarakat, bukan sekadar menjalankan fungsi birokrasi formal.
“Camat yang tahu dan paham bernegara secara demokrasi serta mengerti fungsi kepemimpinan atau leadership, walaupun wilayahnya kecil dalam artian scope kecamatan, itu sangat penting. Sebab kecamatan adalah wilayah pemerintahan yang langsung berakses dengan masyarakat pada tingkatan bawah,” kata Sjahrir, Kamis, 7 Mei 2026.
Menurut dia, ukuran kecilnya wilayah administratif kecamatan tidak dapat dijadikan alasan untuk meremehkan posisi strategis seorang camat. Justru pada level itulah wajah pelayanan negara paling nyata dirasakan masyarakat.
Ia mengatakan, berbagai persoalan mendasar masyarakat mulai dari administrasi kependudukan, konflik sosial, pelayanan publik, penataan lingkungan hingga persoalan bantuan sosial umumnya bermuara di tingkat kecamatan. Karena itu, seorang camat dituntut memiliki kemampuan komunikasi sosial, ketegasan kepemimpinan, serta kepekaan terhadap persoalan warga.
“Kalau pemimpin di tingkat bawah tidak memahami demokrasi dan tidak mampu membangun komunikasi dengan masyarakat, maka jarak antara pemerintah dengan rakyat akan semakin lebar,” ujarnya.
Sjahrir menilai kepemimpinan di tingkat kecamatan semestinya tidak hanya berorientasi pada aspek administratif dan formalitas birokrasi, tetapi juga harus mampu menjadi pengayom masyarakat. Camat, kata dia, harus hadir sebagai figur yang bisa mendengar keluhan warga sekaligus mampu menjembatani aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah.
Selain menyoroti kepemimpinan camat, Sjahrir juga menyinggung pentingnya kolaborasi antara advokat, jurnalis, dan aktivis dalam menjaga arah pembangunan bangsa. Menurut dia, ketiga unsur tersebut memiliki fungsi kontrol sosial yang sangat penting dalam kehidupan demokrasi.
Ia mengingatkan agar profesi advokat tidak semata-mata berpihak kepada pihak yang memiliki kekuatan finansial. Dalam pandangannya, advokat tetap memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan keadilan bagi masyarakat kecil.
“Advokat jangan hanya membela yang bayar. Ada tanggung jawab moral dan sosial di sana. Penegakan hukum harus tetap berpihak kepada keadilan,” katanya.
Di sisi lain, Sjahrir meminta insan pers tetap mempertahankan independensi dan sikap kritis dalam menjalankan fungsi jurnalistik. Menurutnya, pers merupakan salah satu pilar demokrasi yang memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan informasi secara objektif kepada publik.
Ia mengatakan jurnalis tidak boleh kehilangan keberanian dalam menyuarakan kepentingan masyarakat dan mengawasi jalannya pemerintahan.
“Jurnalis harus tetap kritis. Pers itu bagian penting dari demokrasi. Kalau media kehilangan keberanian, maka kontrol terhadap kekuasaan juga akan melemah,” ujarnya.
Sementara terhadap kalangan aktivis, Sjahrir berharap gerakan sosial tetap responsif terhadap persoalan riil yang dihadapi masyarakat. Ia menilai aktivisme tidak cukup hanya hadir dalam ruang diskusi atau media sosial, melainkan harus benar-benar turun dan mendengar persoalan warga secara langsung.
Menurut dia, aktivis memiliki peran penting dalam membangun kesadaran sosial dan memperkuat partisipasi publik dalam proses pembangunan.
“Aktivis juga harus respons dengan masyarakat sehingga nantinya menjadi kolaborasi yang utuh demi perbaikan bangsa dan negara ini,” tuturnya.
Sjahrir menilai jika advokat, jurnalis, aktivis, dan pemerintah mampu membangun sinergi yang sehat, maka proses pembangunan akan berjalan lebih baik dan demokrasi dapat tumbuh secara substansial, bukan hanya formalitas politik semata.
Ia pun berharap seluruh elemen masyarakat tetap menjaga semangat kebersamaan dan tidak terjebak dalam polarisasi kepentingan yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara.
“Bangsa ini membutuhkan kolaborasi, bukan saling menjatuhkan. Semua pihak harus kembali kepada tujuan utama, yakni memperjuangkan kepentingan masyarakat dan memperbaiki kualitas kehidupan berbangsa serta bernegara,” kata Sjahrir.
Posting Komentar