Wali Kota Medan Berobat ke Luar Negeri, Azmi Hadly: Rakyat Disuruh Bertahan, Pemimpin Justru Pergi

Medan — Isu Wali Kota Medan Rico Waas yang diduga menjalani pengobatan ke luar negeri menuai kritik keras dari Koordinator Nasional (Kornas) Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (Kamak)  Azmi Hadly.

Azmi menilai, langkah tersebut mencerminkan ironi kepemimpinan di tengah kondisi masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan akibat kebijakan efisiensi anggaran.

“Rakyat disuruh bertahan dengan fasilitas yang ada, tapi pemimpinnya justru memilih berobat ke luar negeri. Ini bukan hanya soal pilihan pribadi, tapi soal moral dan tanggung jawab sebagai kepala daerah,” tegasnya.

Ia menyebut, sebagai Wali Kota, Rico Waas seharusnya menjadi simbol kepercayaan terhadap pelayanan publik, termasuk rumah sakit daerah yang berada di bawah kewenangannya. Keputusan berobat ke luar negeri, kata Azmi, berpotensi menimbulkan persepsi bahwa layanan kesehatan lokal belum layak bahkan bagi pemimpinnya sendiri.

Tak hanya itu, Azmi juga menyinggung lonjakan drastis harta kekayaan Rico Waas dalam laporan LHKPN yang meningkat sekitar Rp1,67 miliar dalam satu tahun masa jabatan.

“Di saat rakyat kesulitan, muncul lonjakan harta yang signifikan, lalu ada dugaan bepergian ke luar negeri. Ini rangkaian yang tidak bisa dianggap kebetulan dan harus dijelaskan secara terbuka,” ujarnya.

Ia menilai, minimnya capaian kerja selama masa kepemimpinan semakin memperkuat kekecewaan publik. Menurutnya, perhatian kepala daerah seharusnya difokuskan pada perbaikan layanan dasar, bukan justru menimbulkan polemik baru.

“Kerja nyata belum terasa maksimal, tapi kontroversi terus muncul. Ini yang membuat kepercayaan publik terus menurun,” kata Azmi.

Azmi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak hanya melakukan pengawasan administratif, tetapi juga menelusuri jika terdapat kejanggalan dalam laporan harta maupun aktivitas pejabat publik.

Ia juga meminta Wali Kota Medan segera memberikan klarifikasi terbuka kepada masyarakat untuk menghindari spekulasi yang semakin meluas.

“Jangan biarkan publik menebak-nebak. Transparansi itu wajib, bukan pilihan,” pungkasnya.