Medan – Keputusan Gubernur Sumatera Utara berkantor di Kepulauan Nias memunculkan beragam tanggapan. Di satu sisi, langkah tersebut dinilai sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap wilayah kepulauan yang selama ini menghadapi tantangan pembangunan. Namun di sisi lain, publik mempertanyakan urgensi dan hasil konkret dari kebijakan tersebut.
Pertanyaan mendasar yang muncul adalah, apakah berkantor di Nias akan melahirkan solusi nyata atau hanya menjadi agenda seremonial yang menghabiskan anggaran?
Masyarakat tentu tidak sekadar ingin melihat perpindahan lokasi kerja gubernur. Yang lebih penting adalah apakah selama berkantor di Nias lahir keputusan strategis yang mampu mempercepat pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga peningkatan investasi di wilayah kepulauan tersebut.
Di tengah keterbatasan fiskal daerah, transparansi juga menjadi tuntutan publik. Berapa anggaran yang digunakan untuk kegiatan tersebut? Apa saja target yang ditetapkan? Program apa yang berhasil diselesaikan? Dan bagaimana indikator keberhasilannya? Pertanyaan-pertanyaan itu layak dijawab agar tidak muncul kesan bahwa kegiatan tersebut hanya sebatas pencitraan politik.
Sebagai kepala daerah, gubernur memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan pengawasan pembangunan di seluruh wilayah Sumatera Utara, termasuk Kepulauan Nias. Namun efektivitas sebuah kebijakan tidak diukur dari lokasi tempat bekerja, melainkan dari dampak yang dirasakan masyarakat.
Jika setelah berkantor di Nias berbagai persoalan klasik seperti infrastruktur yang tertinggal, konektivitas antarpulau, kemiskinan, dan pelayanan publik dapat diselesaikan lebih cepat, maka kebijakan tersebut akan mendapat legitimasi dari masyarakat. Sebaliknya, apabila tidak menghasilkan perubahan yang signifikan, publik berhak menilai kegiatan itu sebagai agenda simbolik yang minim manfaat.
Pemerintah harus memahami bahwa masyarakat kini semakin kritis. Mereka tidak lagi mudah terkesan oleh aktivitas seremonial. Yang ditunggu adalah kebijakan yang terukur, transparan, dan memberikan manfaat langsung bagi rakyat.
Pada akhirnya, sejarah akan mencatat bukan di mana seorang gubernur berkantor, melainkan apa yang berhasil ia selesaikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.***
Posting Komentar