Oleh : H Syahrir Nasution
Di jalan raya yang terik siang itu, di tengah deretan kendaraan yang bergerak pelan, satu truk pengangkut barang tua berwarna hijau menarik perhatian siapa saja yang melintas di belakangnya. Di pintu bak belakangnya yang penuh goresan dan debu perjalanan, tertulis pesan yang sederhana namun menusuk hati:
BEKERJA KERASLAH
BIAR BISA BAYAR PAJAK
INGAT!
ADA ANGGOTA DPR DAN PARA MENTERI
YANG HARUS KITA NAFKAHI
Tak ada nama pengirim, tak ada tanda tangan. Namun setiap kata seolah berteriak mewakili suara jutaan orang yang setiap hari mengais rezeki dengan keringat sendiri.
Si pengemudi truk itu mungkin bapak paruh baya yang sudah berjalan berpuluh tahun di jalanan. Pagi buta ia sudah menyalakan mesin, malam hari baru pulang ke rumah—kalau beruntung tak harus tidur di kabin kendaraannya sendiri. Setiap kilometer yang ditempuh, setiap muatan yang diangkut, disertai hitungan ketat: harga BBM yang naik-turun, biaya perawatan kendaraan yang tak sedikit, cicilan, kebutuhan makan keluarga, hingga berbagai jenis pajak yang wajib disetor tepat waktu.
Ia tahu, pajak itu seharusnya adalah kontribusi kita bersama untuk membangun negeri: memperbaiki jalan yang ia lalui tiap hari, membangun sekolah anak-anak, menyediakan fasilitas kesehatan yang terjangkau. Namun kenyataan yang ia rasakan sering kali berbeda. Ia melihat jalan yang bolong tak kunjung diperbaiki, pelayanan umum yang sulit dijangkau, sementara berita tentang tunjangan besar, fasilitas mewah, hingga dugaan penyalahgunaan anggaran pejabat kerap terdengar di mana-mana.
Pesan di belakang truk itu bukan sekadar keluhan amarah semata. Ia adalah pertanyaan jujur yang dilontarkan warga biasa:
"Kalau kami sudah bekerja keras dan menyetor pajak dengan jujur, kembalinya apa yang kami terima? Apakah uang yang kami berikan benar-benar dipakai untuk kesejahteraan kita semua, atau hanya untuk menjamin kenyamanan sekelompok orang di atas?"
Di balik kalimat jenaka namun pedih itu, tersimpan harapan yang besar. Bahwa mereka yang dipercaya memegang amanah negara—anggota dewan, menteri, dan pejabat lainnya—benar-benar sadar: gaji dan tunjangan yang mereka terima berasal dari keringat orang-orang seperti pengemudi truk ini, petani, pedagang kecil, pekerja pabrik, dan seluruh rakyat yang bekerja jujur setiap hari.
Negara ini memang perlu dibiayai, pemerintahan memang perlu dijalankan. Tapi hakikat pelayanan publik tak boleh terbalik. Pejabat adalah pelayan rakyat, bukan orang yang harus dinafkahi tanpa memberi balasan yang setimpal.
Saat truk itu perlahan menjauh di tikungan, tulisannya masih terngiang di benak siapa saja yang sempat membacanya. Ia adalah pengingat sederhana: jangan sampai kita lupa pada siapa sebenarnya mereka bekerja, dan untuk siapa aturan dibuat.
Posting Komentar