Mochtar Lubis tidak sedang menghina bangsa Indonesia. Ia sedang menampar kita agar bercermin.
Oleh: H. Syahrir Nasution
Hampir setengah abad lalu, Mochtar Lubis menyampaikan sebuah kritik yang terasa pahit tentang manusia Indonesia.
Dalam pidato kebudayaan yang kemudian dibukukan menjadi Manusia Indonesia pada 1977, ia mengurai sejumlah watak yang menurut pengamatannya menonjol dalam kehidupan masyarakat Indonesia: hipokrit atau munafik, enggan bertanggung jawab, berjiwa feodal, percaya takhayul, artistik, dan berwatak lemah.
49 tahun kemudian, pertanyaan itu justru menjadi semakin mengganggu:
Apakah kita benar-benar berubah, atau hanya mengganti kostum?
Teknologi berubah. Gedung pemerintahan berubah. Mobil pejabat berubah. Bahasa politik berubah. Media komunikasi berubah.
Tetapi jangan-jangan manusianya tidak banyak berubah.
Bahkan beberapa watak lama itu kini menemukan panggung yang jauh lebih luas.
MUNAFIK: KETIKA PENCITRAAN MENGALAHKAN KEBENARAN
Kita hidup dalam zaman ketika seseorang bisa terlihat sangat religius, sangat nasionalis, sangat antikorupsi dan sangat merakyat di depan kamera.
Tetapi kamera tidak pernah bisa merekam seluruh kenyataan.
Di sinilah kritik Mochtar Lubis terasa menusuk.
Hipokrisi bukan hanya soal berbohong. Hipokrisi adalah ketika ucapan dipisahkan dari perbuatan.
Berteriak tentang pemberantasan korupsi, tetapi diam ketika orang sendiri terseret kepentingan.
Berbicara tentang transparansi, tetapi alergi terhadap pertanyaan.
Mengaku berpihak kepada rakyat, tetapi kebijakan justru sulit disentuh publik.
Mengatakan hukum harus ditegakkan, tetapi ketika hukum menyentuh lingkaran sendiri, tiba-tiba muncul seribu alasan.
Inilah penyakit yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar kebohongan.
Karena kebohongan yang terus dipertontonkan dapat berubah menjadi budaya.
TANGGUNG JAWAB HILANG, KAMBING HITAM BERKELIARAN
Ada pula watak kedua yang sangat relevan: enggan bertanggung jawab.
Ketika kebijakan berhasil, banyak yang mengaku berjasa.
Ketika gagal, semua mendadak tidak tahu.
Bawahan disalahkan.
Sistem dijadikan kambing hitam.
Aturan dijadikan tameng.
Pihak lain dituding.
Padahal dalam pemerintahan, jabatan bukan sekadar kursi empuk dan fasilitas negara.
Jabatan adalah kontrak moral dengan rakyat.
Menerima kewenangan berarti menerima konsekuensi.
Mengambil keputusan berarti siap mempertanggungjawabkannya.
Sayangnya, dalam praktik kekuasaan, kita sering melihat orang begitu berani mengambil kewenangan tetapi mendadak kehilangan keberanian ketika diminta mempertanggungjawabkan akibatnya.
Itulah mentalitas yang harus dibongkar.
FEODALISME MODERN: JABATAN MENJADI BERHALA
Mochtar Lubis berbicara tentang watak feodal.
Hari ini feodalisme mungkin tidak lagi hadir dalam bentuk bangsawan dan rakyat jelata.
Ia tampil dalam bentuk yang lebih modern:
ABS — Asal Bapak Senang.
Bawahan takut berbicara.
Pejabat takut dikritik.
Pimpinan hanya ingin mendengar laporan yang menyenangkan.
Orang yang menyampaikan masalah dianggap pembuat masalah.
Orang yang memberikan kritik dianggap tidak loyal.
Sementara mereka yang pandai memuji justru dianggap loyalis.
Kalau budaya seperti ini dibiarkan, jangan heran jika seorang pemimpin akhirnya hidup dalam istana informasi palsu.
Semua laporan terlihat bagus.
Semua program disebut sukses.
Semua masalah dikatakan terkendali.
Padahal rakyat di bawah sedang mengeluh.
Kekuasaan yang hanya mau mendengar pujian sebenarnya sedang mempersiapkan dirinya sendiri untuk dibohongi.
KORUPSI BUKAN HANYA MASALAH UANG
Di titik ini, kritik Mochtar Lubis perlu diperluas.
Korupsi bukan hanya ketika seseorang mencuri uang negara.
Korupsi juga dimulai ketika jabatan digunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok, keluarga atau jaringan.
Ketika proyek publik diperlakukan seperti bancakan.
Ketika kewenangan diperdagangkan.
Ketika kedekatan lebih menentukan daripada kompetensi.
Ketika kritik dibungkam karena mengganggu kenyamanan.
Ketika hukum hanya tajam kepada yang lemah.
Dan ketika orang yang seharusnya menjaga uang rakyat justru tergoda menganggap uang rakyat sebagai kesempatan.
Korupsi pada akhirnya adalah krisis karakter.
Karena itu pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan menangkap pelaku.
Kita harus membangun manusia yang sejak awal tidak melihat kekuasaan sebagai kesempatan memperkaya diri.
WATAK LEMAH: PALING BERBAHAYA KETIKA MENJANGKITI ELITE
Kritik Mochtar Lubis mengenai watak lemah juga patut direnungkan.
Watak lemah bukan berarti seseorang tidak berani berkelahi.
Watak lemah adalah ketika seseorang tidak memiliki pendirian.
Prinsip berubah mengikuti kepentingan.
Sikap berubah mengikuti siapa yang berkuasa.
Hari ini menjadi oposisi.
Besok menjadi pendukung.
Hari ini berteriak tentang keadilan.
Besok diam ketika ketidakadilan menyentuh kelompok sendiri.
Hari ini mengkritik korupsi.
Besok membela orang yang diduga melakukan penyimpangan hanya karena hubungan politik atau kepentingan.
Kalau politik hanya menjadi arena perpindahan kepentingan, maka rakyat kehilangan sesuatu yang jauh lebih mahal daripada uang:
kepercayaan.
ARTISTIK: SATU KEKUATAN YANG JANGAN KITA HILANGKAN
Tetapi Mochtar Lubis juga mengakui sisi terang manusia Indonesia: artistik.
Bangsa ini kaya kreativitas.
Kita punya seni, budaya, bahasa, tradisi dan karya yang luar biasa.
Masalahnya, kreativitas itu jangan hanya digunakan untuk menghasilkan karya seni.
Kita juga membutuhkan kreativitas dalam membangun pemerintahan yang bersih.
Kreatif mencari solusi, bukan kreatif mencari celah.
Kreatif melayani rakyat, bukan kreatif mengakali aturan.
Kreatif membangun ekonomi, bukan kreatif menyamarkan kepentingan.
Jangan sampai bangsa yang sangat kreatif dalam berkarya justru menjadi terlalu kreatif dalam mencari pembenaran.
TAKHAYUL DAN IRASIONALITAS
Kepercayaan terhadap budaya dan tradisi tentu tidak dapat disamakan begitu saja dengan takhayul.
Namun sebuah negara modern membutuhkan keputusan yang berpijak pada akal sehat, ilmu pengetahuan, data dan bukti.
Ketika keputusan penting dibuat berdasarkan rumor, ketakutan, mitos, kepentingan kelompok atau tekanan emosional, maka negara sedang berjalan tanpa kompas.
Kita tidak kekurangan orang pintar.
Yang sering menjadi masalah adalah kepintaran tidak selalu disertai keberanian untuk berpikir kritis.
LALU, APAKAH MOCHTAR LUBIS SALAH?
Tidak adil jika enam karakter tersebut dijadikan stempel permanen terhadap seluruh rakyat Indonesia.
Bangsa Indonesia bukan bangsa munafik.
Bangsa Indonesia bukan bangsa lemah.
Bangsa Indonesia juga bukan bangsa yang tidak bertanggung jawab.
Di negeri ini ada jutaan orang jujur, pekerja keras, berani dan rela berkorban.
Tetapi justru karena itulah kritik Mochtar Lubis harus dibaca sebagai alarm, bukan sebagai penghukuman.
Ia mengajak kita melihat kecenderungan buruk yang bisa tumbuh menjadi kebiasaan jika tidak dilawan.
Dan hari ini kita harus bertanya lebih keras:
Mengapa setelah 49 tahun, sebagian kritik itu masih terasa begitu dekat?
JANGAN SALAHKAN CERMIN KETIKA WAJAH KITA BURUK
Barangkali masalah terbesar kita bukan karena tidak tahu apa yang salah.
Kita tahu.
Kita tahu korupsi itu salah.
Kita tahu nepotisme itu salah.
Kita tahu penyalahgunaan kekuasaan itu salah.
Kita tahu kebohongan itu salah.
Kita tahu feodalisme itu merusak.
Kita tahu asal bapak senang menghancurkan organisasi.
Kita tahu pejabat harus bertanggung jawab.
Tetapi mengetahui kebenaran tidak otomatis membuat seseorang berani menjalankannya.
Di sinilah penyakit karakter menjadi lebih berbahaya daripada kelemahan sistem.
Sistem dapat diperbaiki dengan undang-undang.
Tetapi manusia yang kehilangan integritas tidak dapat diperbaiki hanya dengan mengganti aturan.
INDONESIA TIDAK MEMBUTUHKAN LEBIH BANYAK PENCITRAAN
Indonesia membutuhkan manusia yang berani.
Berani mengatakan tidak kepada korupsi meskipun pelakunya orang dekat.
Berani mengkritik meskipun yang dikritik adalah atasan.
Berani mengakui kesalahan meskipun jabatan terancam.
Berani mempertahankan prinsip meskipun tidak mendapatkan keuntungan.
Berani mengatakan kebenaran ketika semua orang memilih diam.
Sebab negara ini tidak akan diselamatkan oleh orang-orang yang paling pandai berbicara.
Negara akan diselamatkan oleh orang-orang yang perkataan dan perbuatannya berada di garis yang sama.
Mochtar Lubis meninggalkan kita sebuah cermin.
Jangan kita pecahkan cermin itu hanya karena tidak suka melihat wajah sendiri.
Lebih baik kita bercermin, lalu bertanya:
Apakah Indonesia yang kita bangun hari ini benar-benar lebih baik dari Indonesia yang dikritik Mochtar Lubis pada 1977?
Jika jawabannya belum, maka pekerjaan rumah kita bukan mengganti slogan.
Bukan mengganti jargon.
Bukan sekadar mengganti pejabat.
Yang harus kita ubah adalah watak.
Sebab bangsa yang besar bukan bangsa yang mampu menyembunyikan keburukannya.
Bangsa yang besar adalah bangsa yang berani mengakui keburukannya, membongkarnya, lalu memperbaikinya.
Dan selama kita masih takut bercermin, jangan pernah mengaku bahwa kita sudah benar-benar berubah.
Posting Komentar