Oleh: H. Syahrir Nasution
Momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 seharusnya menjadi ruang untuk bertanya: sudahkah rakyat benar-benar merasakan kemerdekaan dalam memperoleh kebutuhan dasar dengan mudah, cepat dan adil?
Pertanyaan itu terasa relevan ketika masyarakat harus menghabiskan waktu berjam-jam mengantre untuk mendapatkan BBM bersubsidi, khususnya Pertalite.
Di atas kertas, Pertalite memang diperuntukkan sebagai BBM dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Namun persoalannya tidak berhenti pada angka yang tertera di papan harga SPBU.
Ada harga lain yang dibayar rakyat: waktu.
Ketika seorang pekerja harus meninggalkan pekerjaannya untuk mengantre, pedagang terlambat membuka usaha, sopir kehilangan waktu produktif, atau masyarakat harus berulang kali mendatangi SPBU karena ketersediaan BBM tidak menentu, maka sesungguhnya ada biaya ekonomi yang tidak tercantum dalam struk pembelian.
Inilah yang semestinya dihitung secara serius.
Pertalite Murah, Tetapi Berapa Harga Waktu Rakyat?
Pertamina dan pemerintah tidak cukup hanya menghitung berapa besar subsidi yang dikeluarkan negara untuk setiap liter BBM.
Harus dihitung pula berapa besar kerugian ekonomi masyarakat akibat waktu yang terbuang dalam antrean.
Bayangkan jika ribuan kendaraan setiap hari menghabiskan rata-rata puluhan menit hanya untuk mendapatkan BBM. Jika waktu tersebut dikonversikan menjadi nilai produktivitas, jumlahnya tentu bukan angka kecil.
Belum lagi biaya bahan bakar yang ikut terbakar ketika kendaraan berhenti dalam antrean panjang, biaya perjalanan menuju SPBU lain, serta potensi kehilangan pendapatan bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari waktu kerja.
Maka pertanyaan pentingnya adalah:
Apakah harga Pertalite yang terlihat murah benar-benar murah bagi rakyat?
Atau justru sebagian biaya tersebut diam-diam dipindahkan kepada konsumen dalam bentuk waktu yang hilang, tenaga yang terkuras dan produktivitas yang menurun?
Pertamina Harus Menghitung Ulang
Karena itu, Pertamina bersama pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan harga Pertalite.
Bukan berarti subsidi harus dihapus atau harga harus dinaikkan.
Sebaliknya, yang harus dilakukan adalah menghitung seluruh biaya sosial dan ekonomi yang ditanggung masyarakat.
Harga BBM tidak semestinya dilihat hanya dari angka rupiah per liter.
Ada biaya distribusi, biaya antrean, biaya waktu, biaya produktivitas, bahkan biaya sosial yang harus diperhitungkan.
Rakyat sebagai konsumen berhak memperoleh BBM bersubsidi secara mudah, wajar dan efisien.
Jangan sampai rakyat mendapatkan BBM dengan harga subsidi, tetapi harus membayarnya dengan waktu berharga yang jauh lebih mahal.
Kemerdekaan Bukan Sekadar Upacara
Di tengah perayaan 17 Agustus, kita kembali mendengar kata "merdeka" dikumandangkan di mana-mana.
Tetapi kemerdekaan seharusnya tidak berhenti pada upacara, pengibaran bendera dan perlombaan.
Kemerdekaan juga berarti masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup tanpa dipaksa menanggung beban yang seharusnya bisa dikelola negara.
Jika rakyat harus antre panjang hanya untuk mendapatkan BBM, maka pemerintah harus berani mengevaluasi sistemnya.
Jika distribusi tidak merata, perbaiki distribusinya.
Jika kuota bermasalah, perbaiki pengawasannya.
Jika sistem pelayanan tidak efisien, benahi sistemnya.
Dan jika struktur harga tidak lagi mencerminkan kondisi nyata di lapangan, hitung kembali secara jujur.
Jangan hanya menghitung uang negara.
Hitung pula waktu rakyat.
Sebab waktu rakyat adalah bagian dari kekayaan bangsa.
Jangan Biarkan Rakyat Membayar Dua Kali
Rakyat sudah membayar pajak.
Rakyat sudah membayar biaya hidup yang terus meningkat.
Rakyat juga ikut membiayai negara melalui berbagai pungutan dan konsumsi sehari-hari.
Jangan sampai untuk mendapatkan BBM bersubsidi, rakyat kembali harus membayar dalam bentuk antrean panjang dan kehilangan waktu produktif.
Momentum HUT RI ke-81 mestinya menjadi momentum evaluasi.
Pertamina perlu membuka ruang perhitungan yang lebih komprehensif: berapa sesungguhnya biaya yang ditanggung rakyat untuk mendapatkan Pertalite?
Sebab ukuran kesejahteraan bukan hanya soal murahnya harga.
Harga yang murah tetapi sulit diperoleh juga bukan pelayanan publik yang ideal.
Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah ketika rakyat tidak hanya mampu membeli, tetapi juga mampu mendapatkan dengan mudah, cepat, adil dan bermartabat.
Selamat HUT Kemerdekaan RI ke-81.
Merdeka bukan hanya dari penjajahan, tetapi juga dari antrean panjang, ketidakpastian dan sistem pelayanan yang membebani rakyat.
Posting Komentar