Oleh: H. Syahrir Nasution, SE, MM
Indonesia adalah negara besar. Penduduknya besar, wilayahnya luas, sumber daya alamnya melimpah, dan posisi geopolitiknya sangat strategis. Karena itu, Indonesia tidak cukup hanya dipimpin oleh orang yang mampu menjalankan pemerintahan dari hari ke hari. Indonesia membutuhkan pemimpin bangsa yang memiliki visi jauh ke depan, berintegritas, serta memiliki kecakapan dalam mengelola negara.
Kepemimpinan nasional bukan sekadar persoalan siapa yang menduduki kursi kekuasaan. Lebih dari itu, kepemimpinan adalah tentang ke mana bangsa ini akan dibawa.
Pemimpin yang visioner harus mampu melihat persoalan bangsa bukan hanya dalam hitungan satu periode pemerintahan. Ia harus mampu membaca perubahan dunia, perkembangan teknologi, perubahan ekonomi global, tantangan geopolitik, bonus demografi, persoalan pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, ketahanan pangan dan energi, serta kesenjangan sosial yang masih dirasakan sebagian masyarakat.
Visi seorang pemimpin harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
Sebab, rakyat tidak hanya membutuhkan janji tentang masa depan. Rakyat membutuhkan kepastian bahwa negara hadir dalam kehidupan mereka hari ini.
INTEGRITAS ADALAH FONDASI KEPEMIMPINAN
Visioner saja tidak cukup.
Seorang pemimpin mungkin memiliki gagasan yang besar, tetapi tanpa integritas, gagasan tersebut dapat kehilangan makna.
Integritas berarti adanya kesesuaian antara perkataan, keputusan dan tindakan. Kekuasaan tidak boleh menjadi alat untuk memperbesar kepentingan pribadi, keluarga, kelompok maupun jaringan tertentu.
Negara harus dikelola berdasarkan kepentingan publik.
Di sinilah pentingnya keteladanan. Masyarakat akan lebih mudah percaya kepada pemimpin yang menunjukkan bahwa dirinya tunduk pada hukum, menghormati lembaga negara, terbuka terhadap kritik dan tidak menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang.
Kepercayaan publik tidak dapat dibangun hanya melalui komunikasi politik. Kepercayaan lahir dari rekam jejak, konsistensi dan keberanian mengambil keputusan yang benar meskipun keputusan tersebut tidak selalu populer.
CAKAP BERNEGARA BUKAN SEKADAR PANDAI BERBICARA
Kecakapan bernegara juga harus menjadi ukuran penting.
Memimpin negara berbeda dengan memimpin organisasi biasa. Seorang kepala pemerintahan harus memahami bagaimana sistem ketatanegaraan bekerja, bagaimana kebijakan publik dirumuskan, bagaimana hubungan pusat dan daerah dijalankan, bagaimana ekonomi nasional bergerak, serta bagaimana kepentingan nasional ditempatkan dalam hubungan internasional.
Pemimpin juga harus mampu memilih orang-orang yang kompeten untuk membantunya.
Tidak mungkin seorang pemimpin menguasai seluruh bidang. Karena itu, salah satu ukuran kecakapan seorang pemimpin justru terlihat dari kemampuannya membangun tim yang profesional, bukan sekadar memilih orang berdasarkan kedekatan.
Negara membutuhkan meritokrasi.
Jabatan publik semestinya diberikan kepada mereka yang memiliki kemampuan, integritas dan rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan.
RAKYAT JANGAN HANYA DIJADIKAN OBJEK
Dalam demokrasi, rakyat bukan sekadar pemilik suara yang diperlukan pada saat pemilihan umum.
Rakyat adalah pemilik kedaulatan.
Karena itu, kepentingan rakyat harus menjadi orientasi utama setiap kebijakan negara. Pembangunan ekonomi harus menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Pendidikan harus membuka mobilitas sosial. Pelayanan kesehatan harus dapat diakses masyarakat. Infrastruktur harus memberikan manfaat ekonomi dan sosial, bukan sekadar menjadi angka dalam laporan pembangunan.
Pemimpin bangsa juga harus mampu mendengarkan suara masyarakat yang berada di lapisan bawah.
Sebab, ukuran keberhasilan pembangunan tidak semata-mata terlihat dari angka pertumbuhan ekonomi atau banyaknya proyek yang dibangun. Ukuran yang lebih penting adalah apakah masyarakat merasa kehidupannya semakin layak, apakah anak-anak mereka memperoleh pendidikan yang baik, apakah pekerjaan tersedia, apakah harga kebutuhan pokok terjangkau, dan apakah hukum benar-benar memberikan rasa keadilan.
NEGARA MEMERLUKAN PEMIMPIN YANG BERANI MENGAKUI KEKURANGAN
Tidak ada pemerintahan yang sempurna.
Karena itu, pemimpin yang kuat bukanlah pemimpin yang selalu menganggap dirinya benar. Pemimpin yang kuat adalah pemimpin yang bersedia menerima kritik, mengoreksi kebijakan yang keliru dan memperbaiki kesalahan.
Kritik terhadap pemerintah seharusnya tidak selalu dipandang sebagai ancaman.
Dalam negara demokrasi, kritik merupakan bagian dari mekanisme kontrol sosial. Pers, akademisi, organisasi masyarakat sipil dan masyarakat umum memiliki peran dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
Pemimpin yang visioner justru menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki negara.
MEMBANGUN INDONESIA TIDAK CUKUP DENGAN SATU ORANG
Pada akhirnya, pembangunan bangsa bukan pekerjaan seorang pemimpin seorang diri.
Presiden atau kepala pemerintahan memiliki posisi penting, tetapi keberhasilan negara juga ditentukan oleh kualitas lembaga negara, birokrasi, parlemen, aparat penegak hukum, dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil dan seluruh warga negara.
Karena itu, yang dibutuhkan Indonesia bukan kultus terhadap individu.
Yang dibutuhkan adalah sistem pemerintahan yang kuat, lembaga negara yang bekerja sesuai kewenangannya, hukum yang berkeadilan, birokrasi yang profesional serta budaya politik yang mengutamakan kepentingan bangsa.
Pemimpin datang dan pergi. Negara harus tetap berjalan.
Itulah sebabnya kualitas institusi negara sama pentingnya dengan kualitas pemimpinnya.
RAKYAT BERHAK MENGHARAPKAN PEMIMPIN TERBAIK
Indonesia memiliki sumber daya manusia yang sangat besar. Banyak anak bangsa memiliki kemampuan, pengalaman dan gagasan untuk membawa Indonesia menjadi negara yang semakin maju.
Persoalannya adalah bagaimana memastikan bahwa mereka yang memperoleh amanah kekuasaan benar-benar memiliki visi, integritas dan kecakapan bernegara.
Pada akhirnya, rakyatlah yang akan menilai.
Bukan berdasarkan pencitraan semata, bukan hanya berdasarkan slogan, dan bukan sekadar karena popularitas.
Melainkan berdasarkan gagasan, rekam jejak, integritas, kemampuan memahami persoalan bangsa dan kesungguhan dalam menjalankan amanah.
Indonesia terlalu besar untuk dipimpin hanya dengan kepentingan jangka pendek.
Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu berpikir jauh ke depan, bekerja dengan integritas, mengambil keputusan berdasarkan kepentingan nasional, serta memahami bahwa kekuasaan pada hakikatnya adalah amanah untuk melayani rakyat.
Sebab, bangsa yang besar bukan hanya membutuhkan pemimpin yang kuat, tetapi pemimpin yang mampu menggunakan kekuatannya untuk memperkuat negara dan menyejahterakan rakyat.
Posting Komentar