Oleh : H. Syahrir Nasution
Ketika Bank Dunia melalui Macro Poverty Outlook edisi April 2026 mencatat bahwa tingkat kemiskinan masyarakat Indonesia relatif tinggi dibandingkan sejumlah negara berpendapatan menengah atas (upper-middle income), maka menurut saya ini bukan sekadar angka statistik.
Ini adalah alarm.
Dan alarm itu semestinya membangunkan seluruh pemangku kebijakan negeri ini.
Sebab kita sering mendengar Indonesia disebut sebagai negara dengan ekonomi besar, memiliki sumber daya alam melimpah, pasar yang luas, bonus demografi, serta cita-cita menjadi negara maju.
Tetapi pertanyaan sederhananya:
MAJU UNTUK SIAPA?
Kalau pertumbuhan ekonomi meningkat tetapi masih banyak masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, maka kita harus berani melakukan evaluasi.
Jangan sampai kita terlalu sibuk membicarakan pertumbuhan ekonomi, tetapi lupa membicarakan pertumbuhan kesejahteraan rakyat.
JANGAN TERLALU BANGGA DENGAN ANGKA PERTUMBUHAN
Pertumbuhan ekonomi memang penting.
Tetapi pertumbuhan ekonomi bukan tujuan akhir pembangunan.
Tujuan akhirnya adalah bagaimana masyarakat mendapatkan kehidupan yang lebih layak: pekerjaan yang baik, pendapatan yang cukup, pendidikan yang berkualitas, kesehatan yang terjangkau, rumah yang layak, serta masa depan yang lebih pasti.
Apa artinya ekonomi tumbuh jika sebagian rakyat masih harus berjuang keras hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari?
Apa artinya investasi masuk dalam jumlah besar jika lapangan pekerjaan berkualitas tidak tumbuh sebanding?
Apa artinya pembangunan infrastruktur terlihat megah apabila kesenjangan antara kelompok yang kaya dan rakyat kecil semakin melebar?
Inilah yang harus kita pertanyakan.
KEMISKINAN BUKAN SEKADAR PERSOALAN ORANG MISKIN
Saya melihat persoalan kemiskinan tidak boleh dibebankan semata-mata kepada masyarakat.
Jangan pernah kita mengatakan orang miskin karena malas, kurang bekerja keras, atau tidak mampu memanfaatkan kesempatan.
Pertanyaan yang lebih tepat adalah:
APAKAH NEGARA SUDAH MEMBERIKAN KESEMPATAN YANG ADIL KEPADA SELURUH RAKYATNYA?
Apakah anak dari keluarga miskin memperoleh pendidikan yang sama baiknya dengan anak dari keluarga kaya?
Apakah petani mendapatkan harga yang adil?
Apakah nelayan memperoleh perlindungan yang memadai?
Apakah buruh mendapatkan upah yang memungkinkan mereka hidup layak?
Apakah pelaku UMKM memperoleh akses permodalan dan pasar yang benar-benar mudah?
Dan apakah masyarakat di daerah memperoleh manfaat yang sebanding dari kekayaan alam yang ada di wilayah mereka?
Kalau jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut masih belum memuaskan, maka jangan heran jika kemiskinan tetap menjadi persoalan serius.
INDONESIA KAYA, TETAPI MENGAPA RAKYAT MASIH BANYAK YANG SUSAH?
Ini pertanyaan yang seharusnya terus kita suarakan.
Indonesia bukan negara miskin sumber daya.
Kita memiliki minyak, gas, batu bara, nikel, emas, perkebunan, kehutanan, laut yang luas dan sumber daya alam lainnya.
Tetapi kekayaan alam tersebut harus dipastikan memberikan nilai tambah dan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia.
Jangan sampai rakyat hanya menjadi penonton ketika kekayaan alam dieksploitasi.
Lebih buruk lagi jika keuntungan ekonomi terkonsentrasi pada segelintir kelompok, sementara masyarakat di sekitar wilayah eksploitasi tetap hidup dalam kemiskinan.
Kalau itu terjadi, maka persoalannya bukan semata-mata kekurangan sumber daya.
Persoalannya adalah tata kelola.
Dan di sinilah kualitas kepemimpinan diuji.
KITA HARUS BERANI MEMBICARAKAN KESENJANGAN
Kemiskinan dan kesenjangan adalah dua persoalan yang tidak dapat dipisahkan.
Kita bisa saja berhasil menurunkan jumlah orang miskin, tetapi jika kekayaan hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu, maka ketimpangan tetap menjadi masalah besar.
Masyarakat akan bertanya:
Mengapa ada orang yang begitu mudah mengumpulkan kekayaan dalam jumlah luar biasa besar, sementara sebagian masyarakat untuk mendapatkan penghasilan sehari-hari saja harus bekerja tanpa mengenal waktu?
Pertanyaan seperti ini jangan dianggap sebagai kecemburuan sosial.
Ini adalah pertanyaan tentang keadilan ekonomi.
Negara harus hadir untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya menciptakan kekayaan, tetapi juga menciptakan kesempatan yang lebih adil.
DANA BESAR TIDAK SELALU BERARTI RAKYAT SEJAHTERA
Kita juga perlu mengkritisi cara pemerintah menjalankan program-program pembangunan dan perlindungan sosial.
Anggaran negara bisa sangat besar.
Program pemerintah bisa sangat banyak.
Tetapi kalau pelaksanaannya tidak tepat sasaran, bocor, dikorupsi, atau lebih banyak menghasilkan proyek daripada manfaat langsung bagi masyarakat, maka rakyat tetap tidak merasakan perubahan yang berarti.
Karena itu, ukuran keberhasilan pemerintah jangan hanya:
“Berapa besar anggaran yang sudah dibelanjakan?”
Tetapi harus:
“Berapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan rakyat?”
Inilah paradigma yang harus diubah.
PEMIMPIN HARUS TURUN MELIHAT REALITAS
Para pemimpin jangan hanya melihat Indonesia melalui laporan di atas meja.
Turunlah ke pasar.
Datanglah ke desa.
Temui petani.
Temui nelayan.
Temui buruh.
Temui pedagang kecil.
Dengarkan ibu-ibu yang setiap hari memikirkan harga kebutuhan rumah tangga.
Dengarkan anak muda yang sudah lulus sekolah tetapi kesulitan mendapatkan pekerjaan.
Dari sanalah kita akan mengetahui wajah Indonesia yang sesungguhnya.
Sebab Indonesia yang sebenarnya bukan hanya yang terlihat dari gedung-gedung pencakar langit, kawasan industri, pusat perbelanjaan dan proyek-proyek besar.
Indonesia yang sebenarnya juga ada di rumah-rumah sederhana, di desa-desa, di pesisir, di pelosok dan di tengah keluarga yang setiap hari berjuang mempertahankan kehidupan.
JANGAN BIARKAN RAKYAT HANYA MENJADI OBJEK PEMBANGUNAN
Rakyat seharusnya menjadi subjek pembangunan.
Mereka bukan sekadar penerima bantuan.
Mereka harus diberi kesempatan untuk berdiri dengan kekuatan sendiri.
Artinya, pemerintah harus menciptakan lapangan kerja produktif, memperkuat pendidikan dan keterampilan, memperbaiki iklim usaha, melindungi pekerja, memperkuat UMKM, meningkatkan produktivitas petani dan nelayan, serta memastikan kekayaan alam dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Bantuan sosial penting.
Tetapi jangan sampai negara hanya sibuk membagikan bantuan kepada masyarakat miskin tanpa menyelesaikan akar kemiskinan.
Kita harus mengubah paradigma:
DARI MEMBERI IKAN MENJADI MEMBUAT RAKYAT MAMPU MEMILIKI ALAT UNTUK MENANGKAP IKAN.
INI SAATNYA KITA BERTANYA: MAJU ATAU SEMU?
Laporan Bank Dunia tersebut semestinya menjadi momentum introspeksi nasional.
Bukan untuk menyalahkan pemerintah semata.
Bukan pula untuk menyalahkan rakyat.
Tetapi untuk bertanya secara jujur:
ADA APA DENGAN MODEL PEMBANGUNAN KITA?
Kalau Indonesia sudah masuk kelompok negara upper-middle income, tetapi tingkat kemiskinan masih relatif tinggi dibandingkan negara sekelasnya, berarti ada sesuatu yang perlu diperbaiki.
Jangan sampai status ekonomi meningkat, tetapi kualitas hidup rakyat berjalan terlalu lambat.
Jangan sampai pembangunan hanya menghasilkan angka-angka yang indah dalam laporan, sementara rakyat merasakan realitas yang berbeda.
PENUTUP: KEKUASAAN HARUS KEMBALI KEPADA AMANAH
Pada akhirnya, persoalan kemiskinan kembali kepada persoalan kepemimpinan dan keberpihakan.
Jabatan adalah amanah.
Kekuasaan adalah tanggung jawab.
Anggaran negara adalah uang rakyat.
Sumber daya alam adalah kekayaan yang harus dikelola untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.
Karena itu, jangan kita ukur keberhasilan sebuah pemerintahan hanya dari banyaknya proyek yang dibangun, banyaknya program yang diluncurkan, atau tingginya angka pertumbuhan ekonomi.
Ukurlah dari satu pertanyaan sederhana:
APAKAH RAKYAT MENJADI LEBIH SEJAHTERA?
Kalau jawabannya belum, maka pekerjaan rumah kita masih sangat besar.
Dan kepada para pemimpin negeri ini, izinkan saya menyampaikan satu pertanyaan yang mungkin sederhana, tetapi sangat mendasar:
“Kalau Indonesia kaya raya tetapi rakyatnya masih banyak yang hidup dalam kemiskinan, sesungguhnya yang miskin itu rakyatnya—atau tata kelola negaranya?”
Pertanyaan ini tidak untuk mencari musuh.
Pertanyaan ini untuk mencari jawaban dan memperbaiki keadaan.
Sebab Indonesia tidak cukup hanya menjadi negara besar.
Indonesia harus menjadi negara yang membuat rakyatnya merasa hidup di negeri yang adil, makmur dan bermartabat.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Posting Komentar