MEDAN— Pendidikan dan kesehatan adalah dua pilar utama kehidupan berbangsa yang kedudukannya tak dapat ditawar, dikurangi, maupun dijadikan alat tawar-menawar kekuasaan. Keduanya merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dijamin, dipenuhi, dan dilindungi oleh negara di setiap waktu, di setiap kebijakan.
Pernyataan ini ditegaskan kembali dengan tegas oleh H Syahrir Nasution, tokoh masyarakat dan pemerhati pembangunan daerah, dalam tanggapan yang disampaikan hari ini terkait arah kebijakan pembangunan di berbagai wilayah Indonesia. Menurutnya, kemajuan suatu daerah tidak hanya diukur dari jalan raya yang mulus atau gedung-gedung megah yang berdiri, melainkan dari seberapa besar perhatian yang diberikan kepada kesejahteraan manusia — yaitu melalui pendidikan yang layak dan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
Teladan dari Sulawesi Tenggara: Gubernur yang Memiliki Kesadaran akan Hak Dasar Rakyat
Syahrir Nst menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap kepemimpinan Gubernur Sulawesi Tenggara yang dinilai memahami betul makna hak-hak dasar manusia. “Gubernur SULTENG merupakan Gubernur Rakyat yang Mengerti dan Tahu ‘HAK-HAK DASAR’ Manusia yang jika ingin Rakyatnya BERKEMBANG dan MELURUSKAN JANJI-JANJINYA tentang program-program yang menyentuh Hak-Hak Dasar maupun Hak-Hak Azasi RAKYATNYA UNTUK MAJU DAN BERKEMBANG,” ujarnya dengan penuh kekaguman.
Kepemimpinan yang memprioritaskan pendidikan dan kesehatan bukanlah sekadar janji manis di atas kertas, melainkan komitmen yang diwujudkan dalam langkah nyata. Ketika pemerintah daerah menempatkan kedua sektor ini sebagai prioritas utama, maka sesungguhnya mereka sedang membangun fondasi masa depan yang kokoh bagi generasi mendatang. Pendidikan yang merata mencerdaskan kehidupan bangsa, sedangkan kesehatan yang terjamin menjamin masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan — keduanya tak terpisahkan.
Pesan untuk Sumatera Utara: Lanjutkan Semangat yang Sama
Dari pengalaman baik di Sulawesi Tenggara, pesan ini kemudian disampaikan untuk menjadi perhatian bagi pimpinan di Sumatera Utara. “Mengajak seluruh pihak — terutama Gubernur Sumatera Utara dan jajaran pemerintah daerah — untuk menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil.
Harapan ini sederhana namun bermakna besar: semangat yang telah ditunjukkan di Sulawesi Tenggara dapat menjadi teladan yang juga dijalankan di tanah Sumatera Utara. Bahwa setiap kebijakan harus selalu berpusat pada rakyat, dan setiap keputusan besar yang diambil pemerintah haruslah berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hak yang Tak Boleh Dikorbankan untuk Alasan Apa Pun
Pendidikan dan kesehatan bukanlah kemewahan yang diberikan pemerintah kepada rakyat — melainkan hak yang melekat pada setiap manusia, yang wajib dipenuhi oleh negara. Tak ada alasan yang cukup kuat untuk mengurangi anggaran pendidikan, mengabaikan fasilitas kesehatan yang rusak, atau membiarkan rakyat kesulitan mendapatkan akses keduanya. Baik karena alasan anggaran, maupun karena kepentingan politik sesaat — hal itu tidak dapat dibenarkan sama sekali.
“PENDIDIKAN DAN KESEHATAN: ADALAH HAK DASAR RAKYAT YANG TIDAK BOLEH DIUTAK-ATIK,” tegas Syahrir Nst. Prinsip ini harus menjadi pegangan setiap pemimpin di seluruh negeri, dari Sabang sampai Merauke. Karena bangsa yang sehat dan cerdas adalah kekuatan sejati suatu negara — bukan dari kekayaan alam semata, melainkan dari kualitas manusianya.
Semoga pesan ini menjadi pengingat bagi seluruh pemimpin daerah maupun pusat: urusan rakyat yang paling mendasar — pendidikan dan kesehatan — adalah urusan yang paling utama, yang tidak boleh diabaikan, tidak boleh ditunda, dan tidak boleh diutak-atik untuk kepentingan apa pun selain kemaslahatan rakyat itu sendiri.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**
Posting Komentar