Jakarta - Suahasil Nazara, Figur Era Jokowi, Kini Dipercaya Menjadi Menkeu
Pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara membuka pertanyaan politik yang jauh lebih besar daripada sekadar pergantian pejabat.
Mengapa?
Karena Suahasil bukanlah wajah baru dalam pemerintahan. Ia sudah berada di jantung kebijakan fiskal sejak era Presiden Joko Widodo. Pada 25 Oktober 2019, Jokowi menunjuk Suahasil sebagai Wakil Menteri Keuangan. Bahkan sebelum itu, Suahasil telah memimpin Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.
Kini, setelah pemerintahan berganti, kariernya justru berlanjut. Prabowo kembali mempertahankannya sebagai Wamenkeu pada 2024 dan pada 14 September 2026 mengangkatnya menjadi Menteri Keuangan menggantikan Purbaya.
Di sinilah publik pantas bertanya:
Apakah Prabowo sedang benar-benar melakukan perubahan, atau justru masih membutuhkan tangan-tangan lama dari era Jokowi untuk menjalankan mesin pemerintahannya?
Tentu tidak tepat mengatakan Suahasil adalah “orang Jokowi” dalam pengertian kader atau loyalis politik. Ia lebih tepat disebut teknokrat yang memperoleh kepercayaan besar pada era Jokowi dan kemudian tetap dipercaya Prabowo.
Tetapi fakta politiknya tidak bisa dihapus.
Ketika Purbaya dicopot secara mendadak dan digantikan oleh Suahasil, publik memperoleh sinyal bahwa kesinambungan teknokrasi era sebelumnya masih sangat dibutuhkan oleh pemerintahan Prabowo.
Ini menarik.
Sebab selama ini narasi perubahan pemerintahan sering dikaitkan dengan keberanian Prabowo membangun arah baru. Namun dalam urusan pengelolaan fiskal, justru figur yang telah lama berada dalam sistem pemerintahan Jokowi kembali ditempatkan di posisi paling strategis.
Lalu siapa sebenarnya yang sedang mengendalikan arah kebijakan ekonomi? Presiden, teknokrat, atau kompromi antara keduanya?
Pertanyaan ini penting karena Menteri Keuangan bukan sekadar pejabat administratif.
Menkeu memegang kunci APBN, perpajakan, pembiayaan negara, utang, defisit, serta kebijakan fiskal yang langsung menyentuh kehidupan rakyat.
Suahasil sendiri setelah dilantik mendapat mandat menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN serta mempertahankan disiplin fiskal. Reuters juga mencatat bahwa ia dipandang sebagai teknokrat berpengalaman yang diharapkan mampu memberikan stabilitas dan kepastian kebijakan ekonomi.
Maka persoalannya bukan apakah Suahasil “orang Jokowi” atau bukan.
Persoalan yang jauh lebih substantif adalah:
Mengapa Prabowo, setelah hampir dua tahun berkuasa, masih harus mengambil figur yang telah menjadi bagian penting dari mesin ekonomi pemerintahan Jokowi?
Apakah karena Prabowo tidak memiliki stok teknokrat ekonomi yang cukup kuat?
Ataukah karena kondisi fiskal Indonesia memang membutuhkan orang yang sudah memahami mesin APBN dari dalam?
Atau justru karena perubahan politik tidak otomatis berarti perubahan birokrasi dan teknokrasi?
Inilah yang harus dibuka secara jernih.
Jangan sampai pergantian menteri hanya menjadi pergantian nama di papan kabinet, sementara paradigma pengelolaan negara tetap berjalan dengan pola lama.
Sebab rakyat tidak membutuhkan sekadar “ganti menteri.”
Rakyat membutuhkan ganti arah jika arah sebelumnya memang bermasalah.
Dan sekarang bola berada di tangan Prabowo.
Jika Suahasil mampu memperbaiki kredibilitas fiskal, menjaga APBN, meningkatkan efisiensi anggaran dan memberikan kepastian kepada dunia usaha, maka keputusan Prabowo patut dihormati.
Tetapi jika persoalan lama tetap berulang, publik berhak bertanya:
Apakah Prabowo benar-benar sedang melakukan perubahan, atau sekadar mengganti wajah sementara sistem lama tetap bekerja?
Itulah pertanyaan politik yang jauh lebih penting daripada sekadar label:
“Suahasil orang Jokowi.”
Karena dalam negara demokrasi, yang harus diuji bukan asal-usul siapa yang mengangkat seorang pejabat, melainkan kepada siapa kebijakan itu akhirnya berpihak: kepada kepentingan kekuasaan, atau kepada kepentingan rakyat.
Posting Komentar