Medan — Koordinator Nasional Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK), Azmi Hadli, mendesak Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia agar tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang dinilai terjadi di bawah kepemimpinan Erni Ariyanti Sitorus sebagai Ketua DPRD Sumatera Utara.
Azmi menegaskan, Bahlil harus bersikap objektif dan berani melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Erni, bukan justru melindungi kekurangan dan kegagalannya dalam mengawal fungsi legislasi dan pengawasan anggaran di Sumut.
“Ketum Golkar Bahlil jangan menutupi kekurangan Erni. Lakukan evaluasi secara jujur dan objektif. Jika memang tidak mampu, copot Erni dari jabatan Ketua DPRD Sumut,” tegas Azmi, Kamis (22/1).
Menurut Azmi, DPRD Sumut di bawah kepemimpinan Erni dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan, terutama terhadap sektor anggaran yang kerap bermasalah dan berujung pada kasus hukum. Ia menilai lemahnya kontrol DPRD telah membuka ruang terjadinya penyimpangan di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
KAMAK juga menyoroti posisi strategis Ketua DPRD yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah. Namun faktanya, kata Azmi, DPRD Sumut justru terkesan pasif dan tidak berdaya menghadapi kekuasaan eksekutif.
“Ketua DPRD seharusnya berani bersikap, bukan takut atau tunduk pada tekanan kekuasaan. Jika fungsi ini tidak berjalan, maka wajar publik mempertanyakan kapasitas kepemimpinannya,” ujarnya.
Azmi menambahkan, desakan pencopotan ini bukan bermuatan politik semata, melainkan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dan masyarakat sipil dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih di Sumatera Utara.
“Kami akan terus menyuarakan ini sampai Golkar bersikap tegas. Jangan korbankan marwah lembaga DPRD demi kepentingan segelintir elite,” pungkasnya.red
Posting Komentar