Mandailing Natal – Kondisi jalan provinsi di Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), kembali menjadi sorotan publik. Kerusakan parah di sejumlah titik dinilai sudah melewati batas toleransi dan membutuhkan langkah cepat serta konkret dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Jalan yang menjadi akses vital masyarakat itu kini dipenuhi lubang besar, badan jalan tergerus, bahkan di beberapa titik sulit dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat. Aktivitas warga pun terganggu, mulai dari distribusi hasil pertanian hingga mobilitas pelajar dan pedagang.
Desakan DPRD Sumut dan Dukungan Warga
Sebelumnya, Ketua Fraksi Golkar DPRD Sumut, Aswin Parinduri, mendesak Pemprov Sumut agar segera mengambil tindakan nyata terhadap kondisi jalan tersebut. Ia menilai kerusakan infrastruktur di Batang Natal tidak boleh terus dibiarkan tanpa kepastian perbaikan.
Pernyataan itu mendapat dukungan moril dari warga Batang Natal. Salah satu perwakilan masyarakat menyatakan bahwa sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan setempat, sudah sewajarnya Aswin Parinduri memperjuangkan aspirasi masyarakat.
“Beliau adalah wakil rakyat dari dapil kami dan Ketua Fraksi Golkar DPRD Sumut. Sudah sewajarnya beliau memperjuangkan kepentingan masyarakat Batang Natal,” ujar perwakilan warga dalam keterangan tertulis, Jumat (27/2/2026).
Soal Tanggung Jawab Moril
Warga menegaskan bahwa persoalan ini bukan lagi sekadar isu teknis pembangunan, melainkan menyangkut tanggung jawab moril pemerintah terhadap rakyatnya. Jalan provinsi tersebut merupakan urat nadi perekonomian masyarakat Batang Natal.
Kerusakan yang berkepanjangan dinilai berdampak langsung terhadap:
Keselamatan pengguna jalan
Distribusi hasil pertanian
Stabilitas harga komoditas
Aktivitas pendidikan dan pelayanan kesehatan
“Ini bukan lagi soal janji politik. Ini soal tanggung jawab moril pemerintah terhadap masyarakat,” tegas pernyataan warga.
H. Syahrir Nasution: Jangan Tunggu Korban
Tokoh masyarakat Batang Natal, Syahrir Nasution, turut menyuarakan keprihatinannya. Ia menekankan bahwa pemerintah tidak boleh menunggu hingga terjadi kecelakaan fatal sebelum bertindak.
“Kita tidak ingin menunggu jatuhnya korban baru ada tindakan. Jalan ini akses utama masyarakat. Anak sekolah, petani, pedagang, semua melintas setiap hari. Karena statusnya jalan provinsi, maka tanggung jawab penuh ada pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,” ujarnya.
Syahrir juga menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif agar aspirasi masyarakat tidak berhenti pada wacana.
“Kami mendukung secara moril apa yang disampaikan H. Aswin Parinduri. Sekarang yang dibutuhkan adalah realisasi, bukan sekadar pernyataan,” tambahnya.
Harapan Masyarakat
Masyarakat Batang Natal berharap Pemprov Sumut segera melakukan peninjauan lapangan dan mengalokasikan anggaran perbaikan secara prioritas, baik melalui APBD berjalan maupun perubahan anggaran.
Selain itu, warga juga meminta Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal aktif berkoordinasi dengan Pemprov agar percepatan penanganan bisa segera terealisasi.
Bagi warga Batang Natal, jalan yang layak bukan sekadar infrastruktur fisik, melainkan penopang utama kehidupan sosial dan ekonomi. Kini, publik menanti langkah konkret pemerintah untuk menjawab harapan tersebut.red
Posting Komentar