MEDAN – Penanganan dugaan korupsi pengadaan atribut siswa SMP bagi keluarga kurang mampu senilai Rp16 miliar di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan kembali menuai sorotan publik.
Koordinator Nasional KAMAK, Azmi Hadly, dengan tegas meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus tersebut tanpa tebang pilih.
Menurut Azmi, proyek pengadaan atribut bagi siswa dari keluarga kurang mampu seharusnya menjadi program yang tepat sasaran dan membantu masyarakat. Namun, jika dalam pelaksanaannya justru diduga terjadi penyimpangan anggaran, hal itu dinilai mencederai kepercayaan publik.
“Kami mendesak agar dugaan korupsi ini diusut sampai tuntas. Periksa semua pihak yang terlibat, termasuk Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan,” tegasnya.
Ia menambahkan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan merupakan hal yang tidak bisa ditawar. Apalagi program tersebut menyangkut kebutuhan dasar siswa yang seharusnya mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
Azmi juga meminta aparat penegak hukum segera mengambil langkah konkret untuk mempercepat proses penyelidikan, sehingga tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
“Kami ingin kasus ini terang benderang. Jangan sampai ada kesan pembiaran atau perlindungan terhadap pihak tertentu,” pungkasnya.red
Posting Komentar