Medan — Kinerja Badan Pendapatan Daerah Sumatera Utara kembali menjadi sorotan. Kali ini, kritik keras datang dari Komunitas Masyarakat Anti Korupsi yang menilai kebijakan program Gebyar Pajak justru memunculkan tanda tanya besar di tengah upaya peningkatan pendapatan daerah.
Kornas Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK) Azmi Hadly secara tegas meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara untuk tidak tinggal diam dan segera mendesak Gubernur Sumatera Utara melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Bapenda Sumut. Desakan ini menguat apabila program Gebyar Pajak tidak segera dibatalkan.
Menurut KAMAK, program tersebut dinilai tidak mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi dalam pengelolaan pajak daerah. Bahkan, mereka menilai kebijakan itu berpotensi merugikan daerah serta membuka celah praktik yang tidak sehat.
“Kalau program ini tetap dipaksakan, kami menduga ada yang tidak beres dalam tata kelola pendapatan daerah. DPRD Sumut harus berani bersikap dan tidak hanya menjadi penonton,” tegas perwakilan KAMAK dalam keterangannya.
Selain itu, KAMAK juga menyoroti minimnya capaian signifikan yang ditunjukkan Bapenda Sumut dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Di tengah berbagai potensi pajak yang besar di Sumatera Utara, kinerja Bapenda dinilai belum maksimal dan cenderung stagnan.
KAMAK menegaskan, evaluasi bukan hanya sebatas formalitas, melainkan harus menyentuh aspek kebijakan, program, hingga integritas aparatur di dalam tubuh Bapenda Sumut.
Mereka juga mengingatkan bahwa DPRD Sumut memiliki fungsi pengawasan yang kuat dan tidak boleh abai terhadap persoalan yang menyangkut kepentingan publik.
“Ini soal uang rakyat. Jangan sampai kebijakan yang dibuat justru melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Bapenda Sumut maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan tersebut.
KAMAK memastikan akan terus mengawal persoalan ini dan tidak menutup kemungkinan membawa isu tersebut ke ranah yang lebih luas apabila tidak ada langkah konkret dari pihak terkait.red
Posting Komentar