Medan - Wacana tentang efektivitas sistem kepemimpinan dalam organisasi alumni kembali mengemuka, khususnya di lingkungan Majelis Wilayah KAHMI Sumatera Utara. Pernyataan bahwa sistem presidensial lebih efektif dibanding presidium bukan sekadar preferensi struktural, melainkan refleksi dari pengalaman historis dan dinamika internal organisasi. Dalam konteks MW KAHMI Sumut, pilihan terhadap sistem presidensial bukanlah hal baru, melainkan bentuk kembali pada desain awal yang dinilai lebih akuntabel, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan organisasi alumni yang kompleks.
Secara historis, MW KAHMI Sumut memang tradisinya presidensial dengan model kepemimpinan Ketua Umum, dimana satu figur Ketua Umum memiliki mandat jelas sebagai pusat instruksi dan koordinasi dalam organisasi. Sistem ini memungkinkan adanya instruksi yang tegas, pembagian kerja yang terstruktur, serta tanggung jawab yang dapat dipersonifikasikan. Sebaliknya, model presidium yang kolektif-kolegial seringkali menghadirkan problem klasik dalam teori organisasi: kaburnya akuntabilitas. Ketika keputusan diambil secara kolektif tanpa pusat otoritas yang kuat, maka pertanggungjawaban menjadi tersebar dan sulit diukur secara objektif.
Dalam perspektif teori organisasi modern, seperti yang dikemukakan oleh Max Weber tentang birokrasi rasional, efektivitas organisasi sangat ditentukan oleh kejelasan struktur, hirarki, dan otoritas. Sistem presidensial selaras dengan prinsip tersebut karena menghadirkan satu pusat kendali yang bertanggung jawab langsung terhadap kinerja organisasi. Sementara itu, sistem presidium cenderung mendekati model egalitarian yang dalam praktiknya sering terjebak pada kompromi berlarut, konflik kepentingan, dan lambannya proses pengambilan keputusan. Dalam organisasi alumni yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan respons, hal ini menjadi hambatan serius.
Lebih jauh, dalam konteks organisasi alumni seperti KAHMI yang memiliki jejaring luas di berbagai sektor—politik, birokrasi, akademik, dan bisnis—diperlukan kepemimpinan yang mampu mengintegrasikan kepentingan tersebut secara strategis. Sistem presidensial memungkinkan adanya figur sentral yang tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga motor penggerak. Ia dapat mengambil keputusan cepat dalam situasi mendesak, sekaligus menjadi representasi organisasi dalam relasi eksternal. Ini berbeda dengan presidium yang seringkali mengalami “over-deliberation”, di mana diskusi panjang tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas keputusan.
Dari sisi kinerja organisasi, indikator efektivitas dapat dilihat pada output program, konsolidasi kader, serta kemampuan organisasi merespons isu strategis daerah. Pengalaman menunjukkan bahwa di bawah sistem presidium, sering terjadi stagnasi program akibat tarik-menarik kepentingan internal. Tidak jarang pula terjadi dualisme sikap organisasi karena tidak adanya satu suara yang representatif. Dalam sistem presidensial, problem ini dapat diminimalisir karena adanya instruksi tunggal yang memastikan konsistensi arah kebijakan dan pelaksanaan program.
Namun demikian, bukan berarti sistem presidensial tanpa kelemahan. Risiko sentralisasi kekuasaan tetap harus diantisipasi melalui mekanisme check and balance yang kuat, seperti peran dewan penasihat, majelis etik, dan forum musyawarah wilayah.
Disinilah pentingnya menjaga keseimbangan antara efektivitas dan demokrasi internal. Sistem presidensial yang ideal bukanlah yang otoriter, melainkan yang mampu menggabungkan kepemimpinan kuat dengan partisipasi kolektif yang sehat.
Pada akhirnya, pilihan MW KAHMI Sumut untuk menegaskan kembali sistem presidensial harus di baca sebagai upaya rasional untuk meningkatkan kinerja organisasi di tengah tantangan zaman. Ini bukan sekadar soal struktur, tetapi soal orientasi pada hasil (result-oriented organization). Dalam era yang menuntut kecepatan, ketepatan, dan akuntabilitas, organisasi alumni seperti KAHMI membutuhkan model kepemimpinan yang tidak hanya demokratis, tetapi juga efektif. Dan dalam konteks itu, sistem presidensial tampak menawarkan jawaban yang lebih relevan dibanding presidium yang cenderung normatif namun lemah dalam eksekusi.
Demikian.
Penulis Adv. Muhammad Taufik Umar Dani Harahap,SH., Alumni HMI Cab. Medan, Asal HMI Komisariat FH USU Dan Kandidat Ketum MW KAHMI Presidensial.
Posting Komentar