Jakarta - Presiden Prabowo Subianto kembali memuji keberhasilan program swasembada pangan nasional. Menteri Pertanian, Kapolri, dan Panglima TNI mendapat apresiasi atas keberhasilan menjaga ketahanan pangan dan percepatan swasembada. Menteri Pertanian, Kapolri, dan Panglima TNI disebut sebagai pilar penting keberhasilan negara menjaga ketahanan pangan. Di podium-podium resmi, tepuk tangan menggema. Negara tampak optimistis. Indonesia disebut sedang menuju kemandirian pangan.
Tetapi jauh dari mikrofon dan kamera televisi, di sawah yang berlumpur, di kebun yang mulai terdesak tambang dan proyek industri, ada kenyataan yang jauh lebih sunyi: petani tetap bergulat dengan pupuk mahal, harga panen yang tidak stabil, utang musim tanam, dan ruang hidup yang makin sempit. Mereka yang menanam pangan justru semakin sulit mempertahankan tanahnya sendiri.
Negeri ini memang unik.
Setiap kali panen raya datang, pejabat mendadak akrab dengan lumpur. Sepatu bot baru turun ke sawah. Kamera bergerak cepat. Drone beterbangan merekam hamparan padi. Narasi dibangun megah: swasembada pangan, ketahanan nasional, kebangkitan pertanian.
Tetapi setelah seremoni selesai, lumpur kembali menjadi milik petani sendirian.
Karena sesungguhnya negara ini tidak pernah benar-benar kekurangan pidato tentang petani.
Yang kurang adalah keberanian memperbaiki hidup mereka.
Petani tidak membutuhkan pujian berlebihan.
Mereka juga tidak terlalu peduli penghargaan simbolik.
Yang mereka butuhkan jauh lebih sederhana: hasil panen cukup untuk hidup.
Namun justru kesederhanaan itu yang gagal diwujudkan negara selama puluhan tahun.
Di berbagai daerah, petani mengeluh tentang hal yang hampir sama:
* pupuk sulit,
* irigasi rusak,
* harga gabah jatuh saat panen,
* tengkulak terlalu kuat,
* biaya produksi naik,
* dan lahan pertanian terus menyusut.
Ironinya, pada saat negara berbicara tentang swasembada pangan, ruang hidup petani justru makin dikorbankan oleh industri ekstraktif.
Sawah berubah menjadi kawasan industri.
Kebun berubah menjadi konsesi tambang.
Hutan adat berubah menjadi wilayah eksploitasi.
Semua datang dengan nama besar: investasi, hilirisasi, proyek strategis nasional, percepatan pertumbuhan ekonomi.
Di atas kertas ekonomi makro, angka-angka terlihat indah.
Tetapi di desa-desa, banyak petani mulai merasa asing di tanahnya sendiri.
Negara tampaknya sedang membangun paradoks: ingin swasembada pangan, tetapi membiarkan tanah pangan terus tergerus.
Padahal logika paling sederhana mengatakan: tanpa tanah, tidak ada pertanian.
Tanpa petani, tidak ada pangan.
Namun dalam praktik pembangunan modern, petani sering hanya menjadi figuran statistik. Mereka dipanggil saat negara membutuhkan narasi keberhasilan, tetapi dilupakan ketika berbicara tentang distribusi kesejahteraan.
Lebih ironis lagi, keuntungan terbesar rantai pangan sering tidak berhenti di tangan petani.
Yang menikmati margin besar justru:
* distributor,
* tengkulak,
* importir,
* pemilik modal besar,
* hingga elite ekonomi-politik yang bermain dalam rantai produksi dan distribusi pangan.
Petani bekerja paling keras, tetapi memperoleh bagian paling kecil.
Mungkin karena petani tidak pandai membuat konferensi pers.
Mereka hanya pandai menanam.
Dan di negeri ini, kemampuan menanam pangan tampaknya kalah prestise dibanding kemampuan membangun narasi.
Karena itu, di tengah pujian negara kepada para pejabat dalam isu pangan, tersimpan ironi yang sangat telanjang: petani menanam, tetapi pejabat yang dipuji.
Swasembada pangan dipresentasikan sebagai kemenangan birokrasi dan institusi.
Padahal yang setiap hari berkeringat di bawah matahari dan kehujanan di sawah bukan pejabat negara.
Yang bangun sebelum subuh bukan pejabat.
Yang cemas melihat hama bukan pejabat.
Yang takut gagal panen bukan pejabat.
Tetapi petani.
Sayangnya, petani terlalu sering diperlakukan sebagai objek romantisme politik: dipuji saat panen raya, difoto saat kampanye, lalu dilupakan ketika harga gabah jatuh.
Sementara itu, desa-desa pelan-pelan berubah.
Anak muda tidak lagi ingin menjadi petani.
Mereka melihat terlalu banyak penderitaan dan terlalu sedikit harapan.
Ini pertanda yang sebenarnya jauh lebih berbahaya dibanding sekadar defisit beras: krisis regenerasi petani.
Karena bangsa bisa mengimpor beras untuk sementara waktu,
tetapi tidak bisa mengimpor ikatan sosial antara manusia, tanah, dan pengalaman bertani.
Ketika generasi muda meninggalkan sawah, yang hilang bukan hanya produksi pangan, tetapi peradaban agraris itu sendiri.
Mungkin di situlah refleksi paling penting bagi negeri ini: ketahanan pangan tidak cukup dibangun dengan pidato besar, mobilisasi aparat, atau seremoni panen raya.
Ketahanan pangan sejati dimulai ketika petani dapat hidup layak di tanahnya sendiri.
Sebab pada akhirnya, nasi yang sampai di meja makan bangsa ini bukan ditanam oleh pidato, melainkan oleh tangan-tangan kasar petani yang selama ini terlalu sering dipuji, tetapi terlalu jarang disejahterakan.
✍️
Posting Komentar