Oleh: H Syahrir Nasution
Pernyataan yang disampaikan Menteri Keuangan sekaligus Bendahara Negara, Purbaya Yudhi Sadewa, terkait polemik penggunaan APBN untuk kurban Presiden pada momentum Idul Adha, memantik pertanyaan serius di ruang publik. Ketika seorang pejabat yang berada di jantung pengelolaan fiskal negara mengaku tidak mengetahui detail penggunaan anggaran tertentu, publik tentu bertanya: sejauh mana sebenarnya koordinasi, disiplin, dan transparansi pengelolaan uang rakyat di negeri ini?
Persoalan ini bukan sekadar tentang kurban atau seremoni tahunan keagamaan. Yang menjadi sorotan adalah bagaimana tata kelola keuangan negara dijalankan. Sebab dalam sistem pemerintahan modern, setiap rupiah yang bersumber dari APBN seharusnya memiliki jalur administrasi yang jelas, mekanisme pertanggungjawaban yang transparan, serta pengawasan yang ketat.
Masyarakat memahami bahwa negara memiliki banyak pos anggaran, mulai dari belanja kementerian, bantuan sosial, hingga kegiatan protokoler kenegaraan. Namun ketika muncul pernyataan “tidak tahu” dari otoritas yang seharusnya paling memahami lalu lintas keuangan negara, maka keraguan publik menjadi sesuatu yang wajar.
Di sinilah letak persoalan utamanya. Rakyat bukan hanya ingin mengetahui apakah dana kurban itu berasal dari APBN atau bukan. Lebih dari itu, rakyat ingin memastikan bahwa negara masih bekerja dengan sistem yang terkoordinasi dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab bila seorang Bendahara Negara saja dianggap tidak mengetahui detail tertentu dalam penggunaan anggaran, maka muncul pertanyaan lanjutan yang jauh lebih besar: apakah koordinasi antar lembaga fiskal dan pemerintahan berjalan dengan baik? Apakah mekanisme pelaporan anggaran berjalan disiplin? Ataukah ada persoalan yang lebih mendasar dalam tata kelola keuangan negara?
Dalam negara demokrasi, kepercayaan publik merupakan modal utama pemerintahan. Ketika transparansi melemah, maka ruang spekulasi akan membesar. Di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh tekanan, masyarakat tentu semakin sensitif terhadap isu penggunaan uang negara, sekecil apa pun nominalnya.
Apalagi selama ini rakyat terus didorong untuk patuh membayar pajak, menerima berbagai kebijakan efisiensi, hingga menghadapi kenaikan biaya hidup. Maka sangat logis jika publik menuntut kejelasan terhadap setiap penggunaan anggaran negara, termasuk dalam kegiatan simbolik sekalipun.
Polemik ini juga menjadi pengingat bahwa pejabat publik harus berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan. Sebab satu kalimat yang dianggap sederhana dapat memunculkan persepsi besar di tengah masyarakat. Ketika pejabat negara terlihat tidak sinkron dalam memberikan penjelasan, maka yang terdampak bukan hanya citra individu, tetapi juga kredibilitas institusi negara.
Karena itu, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang terbuka, rinci, dan mudah dipahami publik. Transparansi bukan ancaman bagi kekuasaan, melainkan fondasi penting untuk menjaga legitimasi pemerintahan.
Pada akhirnya, pertanyaan rakyat hari ini sesungguhnya sangat sederhana: apakah uang negara masih dikelola dengan koordinasi yang baik, disiplin yang kuat, dan sistem yang jelas?
Jika pertanyaan itu tidak mampu dijawab secara terang, maka yang tumbuh bukan lagi kepercayaan, melainkan kecurigaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara itu sendiri.***
Posting Komentar