Jakarta– Sejumlah organisasi yang mengatasnamakan diri sebagai ANCAM PRABOWO (Aksi Nasional Cabut Mandat Prabowo) melontarkan pernyataan keras kepada Presiden RI, Prabowo Subianto. Kelompok tersebut mengklaim akan menggalang gerakan pencabutan mandat politik apabila pemerintah tidak segera menjalankan sejumlah tuntutan yang mereka anggap mendesak demi menyelamatkan kepentingan rakyat dan masa depan bangsa.
Koalisi tersebut terdiri dari beberapa organisasi, antara lain DPP GANTER (Gerakan Anti Teroris), DPP GEMA SATU (Gerakan Membangun Bangsa Bersatu), DPN PETA BARU (Pembela Tanah Air Bambu Runcing), ABRI (Abang Rizal Institute), BKN GAGAK (Gerakan Aku Geram dan Anti Koruptor), DPP PRO RAKYAT (Prabowo-Gibran Merakyat), serta DPP PROPOS (Pro Prabowo Subianto).
Dalam pernyataan sikapnya, Safrizal menilai pemerintah perlu melakukan langkah-langkah strategis dan berani untuk mengembalikan kepercayaan publik yang dinilai mulai terkikis akibat berbagai persoalan yang muncul belakangan ini.
Salah satu tuntutan utama adalah meminta Presiden melakukan reshuffle kabinet secara menyeluruh terhadap pejabat yang dinilai memiliki persoalan hukum maupun moral. Mereka juga menyoroti keberadaan jabatan wakil menteri yang dianggap membebani anggaran negara, terlebih bagi pejabat yang merangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan tertentu.
Selain itu, kelompok tersebut mendesak pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab atas kasus keracunan siswa yang dikaitkan dengan penyelenggaraan program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Mereka juga meminta agar kesempatan menjadi pengelola dapur program tersebut dibuka seluas-luasnya kepada masyarakat kecil dan pelaku usaha menengah sehingga tidak terjadi monopoli oleh kelompok tertentu.
Dalam sektor penegakan hukum, ANCAM PRABOWO menyampaikan tuntutan kontroversial berupa pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi yang mereka nilai tidak lagi bekerja secara profesional. Sebagai gantinya, mereka mendorong penguatan kewenangan institusi Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya.
Di bidang sosial, mereka menuntut pemerintah merealisasikan layanan kesehatan gratis secara nasional, meningkatkan kesejahteraan guru, dosen, serta tenaga pendidik, dan menjamin pendidikan gratis mulai tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi strata satu.
Tak hanya itu, kelompok tersebut juga meminta pemerintah memblokir aplikasi TikTok yang dinilai merugikan sebagian pengguna dan pelaku usaha lokal. Mereka turut mendesak pencopotan Direktur Utama PLN menyusul insiden pemadaman listrik yang sempat terjadi di sejumlah wilayah Sumatera.
Pernyataan keras ini menambah daftar kritik publik terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir. Meski demikian, hingga berita ini ditulis belum ada tanggapan resmi dari pihak Istana Kepresidenan terkait ultimatum yang disampaikan kelompok tersebut.
Koalisi ANCAM PRABOWO menyatakan seluruh tuntutan yang mereka sampaikan bertujuan mendorong pemerintahan yang lebih berpihak kepada rakyat, memperkuat penegakan hukum, serta mewujudkan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh anak bangsa. Mereka juga mengisyaratkan akan menggelar aksi yang lebih besar apabila tuntutan tersebut tidak mendapat respons dari pemerintah pusat.
Posting Komentar