​KAMAK Desak Kejagung dan Kajati Sumut Bongkar Dugaan Korupsi Dana Insentif Fiskal Binjai Rp 15 Miliar



​MEDAN – Kornas Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK) Azmi Hadly secara terbuka mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut) untuk segera membongkar dugaan korupsi besar yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Binjai.

​Kasus yang disorot tajam ini berkaitan dengan alokasi Dana Insentif Fiskal Kota Binjai Tahun Anggaran 2023 yang mencapai nilai fantastis, yakni sebesar Rp 15 Miliar. Berdasarkan tuntutan yang dirilis KAMAK, penggunaan dana tersebut diduga kuat fiktif dan menguap tanpa pertanggungjawaban yang jelas.

​Dalam pernyataan sikap yang tertuang pada spanduk aksi (seperti yang terlihat pada gambar 1001120307.jpg), KAMAK secara terang-terangan menyerukan slogan "PERIKSA & PANGGIL! AMIR HAMZAH". Mereka menuding bahwa dugaan penyelewengan dana miliaran rupiah tersebut melibatkan langsung H. Amir Hamzah yang saat ini menjabat sebagai Walikota Binjai.

​"Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK) meminta Kajati Sumut dan Kejaksaan Agung bongkar dugaan korupsi Dana Insentif Fiskal bagi Kota Binjai Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 15 Miliar yang diduga fiktif, melibatkan saudara H. Amir Hamzah selaku Walikota Binjai saat ini," demikian bunyi tuntutan tegas KAMAK dalam dokumen visual tersebut.

​Tuntutan Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu

​Aktivis anti-korupsi menilai, alokasi dana insentif fiskal yang seharusnya digunakan untuk menggenjot pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, justru diduga dijadikan ladang memperkaya diri oleh segelintir oknum pejabat teras.

​KAMAK meminta agar pihak kejaksaan tidak tebang pilih dan segera memanggil Walikota Binjai, H. Amir Hamzah, guna menjalani pemeriksaan intensif. Langkah ini dinilai krusial untuk membuka kotak pandora atas aliran dana APBD yang disinyalir merugikan keuangan negara dalam jumlah besar tersebut.

​Hingga berita ini diturunkan, pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara maupun Pemerintah Kota Binjai belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan dan desakan pemeriksaan yang dilayangkan oleh massa penegak keadilan ini. Kasus ini pun kini menjadi sorotan hangat publik di Sumatera Utara yang menanti ketegasan aparat penegak hukum dalam menyapu bersih praktik korupsi di bumi serambi Mekah, Kota Binjai.red


Post a Comment

Lebih baru Lebih lama