Jakarta - Dalam sejarah pemikiran politik Indonesia, sedikit tokoh yang berpikir melampaui zamannya seperti Tan Malaka. Ketika sebagian besar elite pergerakan nasional masih memperdebatkan bentuk pemerintahan dan batas-batas otonomi di bawah kolonialisme Belanda, Tan Malaka dalam bukunya Menuju Republik Indonesia (Naar de Republiek Indonesia, 1925) telah mengajukan gagasan yang radikal: Indonesia harus menjadi sebuah republik yang sepenuhnya berada di tangan rakyat. Baginya, negara bukanlah milik raja, kaum feodal, kolonialis, ataupun segelintir elite politik. Negara adalah milik rakyat yang berdaulat. Karena itu, kekuasaan pemerintah hanyalah amanah yang lahir dari rakyat dan harus kembali dipergunakan untuk kepentingan rakyat.
Bagi Tan Malaka, konsep republik tidak berhenti pada pergantian penguasa dari bangsa asing kepada bangsa sendiri. Republik adalah perubahan fundamental dalam hubungan kekuasaan. Di bawah kolonialisme dan feodalisme, rakyat diperlakukan sebagai objek yang diperintah dan dieksploitasi. Dalam republik yang dicita-citakannya, rakyat menjadi subjek utama yang menentukan arah negara. Kedaulatan tidak berada di istana, tidak berada di tangan pejabat, dan tidak pula di monopoli oleh partai politik. Kedaulatan berada di tangan rakyat sebagai pemilik sah republik.
Pandangan Bapak Republik Indonesia ini berangkat dari kesadaran historis bahwa setiap penguasa lahir dari rakyat. Tidak ada penguasa yang lahir dari ruang kosong. Jabatan politik memperoleh legitimasi karena adanya persetujuan rakyat melalui mekanisme sosial dan politik. Karena itu, penguasa tidak identik dengan negara. Negara lebih besar daripada pemerintah yang sedang berkuasa. Negara merupakan organisasi politik dari seluruh rakyat yang hidup dalam suatu wilayah yang berdaulat. Wilayah, sumber daya alam, dan seluruh kekayaan nasional pada hakikatnya adalah milik rakyat, bukan milik penguasa yang hanya di beri mandat untuk mengelolanya.
Posting Komentar