Oleh: H Syahrir Nasution
Pernyataan Ketua DPRD Mandailing Natal, Erwin Effendi Lubis, SH, yang menyebut bahwa "lebih baik Madina bergabung ke Provinsi Sumatera Barat" patut menjadi perhatian serius. Ucapan tersebut jangan hanya dipandang sebagai lelucon atau guyonan politik semata.
Di balik pernyataan itu tersimpan kegelisahan, kekecewaan, dan harapan masyarakat Mandailing Natal yang merasa belum memperoleh perhatian pembangunan secara proporsional dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Sebagai putra Mandailing Natal yang berada di perantauan, saya terusik mendengar ungkapan tersebut. Jika benar itu lahir dari hati seorang wakil rakyat, maka sudah seharusnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menangkapnya sebagai sinyal kuat adanya persoalan yang perlu segera dijawab, bukan diabaikan.
Mandailing Natal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Provinsi Sumatera Utara. Daerah ini memiliki sumber daya alam yang melimpah serta memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah. Karena itu, jangan sampai masyarakat Madina merasa diperlakukan hanya sebagai "sapi perahan", dimanfaatkan ketika dibutuhkan, tetapi dilupakan ketika masyarakat menuntut pemerataan pembangunan.
Kepada Gubernur Sumatera Utara, saya berharap kiranya dapat melihat persoalan ini dengan hati yang terbuka. Apa yang disampaikan Ketua DPRD Madina hendaknya dipahami sebagai denyut nadi keresahan masyarakat, bukan sekadar pernyataan emosional.
Pemerataan pembangunan merupakan amanat konstitusi. Setiap daerah di Sumatera Utara berhak memperoleh perhatian yang adil sesuai kebutuhan dan potensinya. Jika ada kesenjangan yang dirasakan masyarakat, maka dialog, evaluasi, dan langkah nyata menjadi jawaban yang lebih bijaksana daripada membiarkan kekecewaan terus membesar.
Jangan sampai suatu saat masyarakat Mandailing Natal tidak lagi menyampaikan keluhannya melalui kata-kata. Sebab ketika harapan tidak lagi menemukan ruang untuk didengar, masyarakat akan menyampaikan aspirasinya dengan cara mereka sendiri.
Sudah saatnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperkuat komunikasi, membangun kepercayaan, dan memastikan bahwa tidak ada satu pun daerah yang merasa dianaktirikan. Mandailing Natal adalah bagian dari Sumatera Utara, dan masyarakatnya berhak merasakan kehadiran pemerintah secara nyata dalam setiap aspek pembangunan.red
Posting Komentar