Oleh: H. Syahrir Nasution
Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap profesi memiliki tanggung jawab moral yang berbeda. Namun, di antara berbagai profesi yang mendapat kepercayaan publik, sosok pakar atau ahli menempati posisi yang sangat istimewa. Ucapannya dijadikan rujukan, pendapatnya dijadikan dasar pengambilan keputusan, bahkan analisanya kerap memengaruhi kebijakan negara maupun cara berpikir masyarakat.
Karena itu, seorang pakar tidak cukup hanya memiliki gelar akademik yang tinggi. Ia juga harus memiliki integritas, kejujuran, dan keberanian menyampaikan kebenaran sesuai dengan fakta ilmiah.
Seorang pakar boleh saja melakukan kesalahan. Kesalahan adalah bagian dari proses ilmiah. Dalam dunia akademik, sebuah teori dapat dikoreksi, penelitian dapat direvisi, dan kesimpulan dapat diperbarui ketika ditemukan bukti baru. Justru di situlah letak kemuliaan ilmu pengetahuan, yaitu selalu terbuka terhadap kritik dan perbaikan.
Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang pakar: berbohong.
Berbohong bukan lagi kesalahan ilmiah, melainkan pelanggaran etika. Ketika seorang pakar dengan sengaja memutarbalikkan fakta, menyembunyikan data, atau menyampaikan sesuatu yang diketahuinya tidak benar demi kepentingan tertentu, saat itu pula ia telah mengkhianati ilmu pengetahuan dan menghancurkan kehormatan profesinya.
Kebohongan akademik jauh lebih berbahaya daripada kesalahan akademik. Kesalahan masih dapat diperbaiki melalui penelitian dan diskusi. Sebaliknya, kebohongan merusak fondasi kepercayaan masyarakat terhadap dunia ilmu pengetahuan.
Lebih berbahaya lagi apabila kebohongan itu dilakukan untuk melayani kepentingan politik, ekonomi, atau kelompok tertentu. Gelar akademik akhirnya dijadikan alat pembenaran, bukan lagi sebagai simbol pencarian kebenaran. Ilmu kehilangan marwahnya ketika diperdagangkan demi kekuasaan atau keuntungan sesaat.
Berbeda halnya dengan seorang politisi. Dalam praktik politik, publik sering menyaksikan adanya retorika, diplomasi, atau bahkan kilah-kilah yang digunakan untuk mempertahankan posisi politik. Meskipun tindakan tersebut tetap dapat diperdebatkan secara etis, masyarakat sering kali menganggapnya sebagai bagian dari dinamika politik.
Namun, seorang politisi pun tidak boleh melakukan kesalahan yang merugikan rakyat. Sebab kesalahan dalam kebijakan dapat berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.
Dengan demikian, baik pakar maupun politisi sama-sama memikul amanah besar. Pakar bertanggung jawab menjaga kebenaran ilmu, sedangkan politisi bertanggung jawab menjaga kepentingan rakyat.
Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar reputasi pribadi, melainkan kepercayaan publik. Kepercayaan adalah modal sosial yang paling mahal. Ia tidak dapat dibeli dengan uang, jabatan, ataupun penghargaan. Kepercayaan hanya lahir dari konsistensi antara ucapan dan perbuatan, antara ilmu dan integritas.
Sekali kepercayaan itu hancur, sangat sulit untuk mengembalikannya. Masyarakat mungkin masih mendengar apa yang diucapkan, tetapi tidak lagi mempercayainya. Gelar akademik setinggi apa pun akan kehilangan makna apabila tidak disertai kejujuran.
Oleh karena itu, setiap insan akademik harus selalu menjadikan kejujuran sebagai napas keilmuannya. Jangan pernah menggunakan ilmu untuk membenarkan kebohongan, apalagi menyesatkan masyarakat. Sebab ilmu sejatinya hadir untuk menerangi, bukan mengaburkan; membebaskan, bukan memperdaya.
Sejarah selalu mencatat bahwa peradaban besar dibangun oleh orang-orang yang berani mempertahankan kebenaran, bukan oleh mereka yang menjual ilmunya demi kepentingan sesaat. Ketika seorang pakar tetap teguh memegang integritasnya, ia bukan hanya menjaga nama baik dirinya, tetapi juga menjaga kehormatan dunia akademik dan masa depan bangsa.
Kejujuran adalah mahkota seorang ilmuwan. Tanpa kejujuran, kepakaran hanyalah gelar kosong yang kehilangan nilai dan kehormatannya.
Posting Komentar