Medan – Tokoh masyarakat Mandailing Natal (Madina), H. Syahrir Nasution, melontarkan kritik keras terhadap kebijakan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang memilih berkantor di Pulau Nias di tengah masih banyaknya persoalan mendasar yang belum terselesaikan di berbagai daerah, khususnya kerusakan jalan provinsi di Kabupaten Mandailing Natal.
Menurut Syahrir, kebijakan berkantor di Nias menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Pasalnya, hingga saat ini kondisi sejumlah ruas jalan provinsi di Madina masih rusak berat, berlubang, dan membahayakan keselamatan pengguna jalan. Kerusakan tersebut telah berlangsung cukup lama dan berulang kali dikeluhkan masyarakat, namun belum mendapat penanganan yang memadai.
"Di Madina masih banyak jalan provinsi yang rusak parah. Masyarakat setiap hari harus berjibaku dengan jalan berlubang yang mengancam keselamatan jiwa dan menghambat aktivitas ekonomi. Sementara sang raja justru berkantor di Nias. Apa yang begitu genting di Nias sampai harus berkantor di sana?" kata Syahrir, Sabtu (1/8/2026).
Menurutnya, seorang gubernur memang berhak melakukan kunjungan kerja ke seluruh wilayah Sumatera Utara. Namun, kata dia, langkah tersebut harus mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat.
"Kalau tujuannya untuk memastikan pelayanan publik berjalan baik, tentu kita dukung. Tetapi jangan sampai daerah lain yang menghadapi persoalan jauh lebih mendesak justru terabaikan. Masyarakat Madina juga berhak mendapat perhatian yang sama," ujarnya.
Syahrir menilai, keputusan berkantor di Pulau Nias di tengah masih buruknya infrastruktur di wilayah lain berpotensi memunculkan persepsi publik bahwa pemerataan pembangunan belum menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Ia bahkan mempertanyakan apakah kebijakan tersebut lebih didorong oleh pertimbangan politik dibandingkan kepentingan masyarakat secara menyeluruh.
"Saya melihat ini seperti ada faktor politik. Kalau memang tidak demikian, buktikan dengan pemerataan pembangunan. Jangan hanya daerah tertentu yang mendapat perhatian besar, sementara daerah lain terus menunggu. Rakyat bisa menilai sendiri," tegasnya.
Menurut Syahrir, kerusakan jalan di Mandailing Natal bukan lagi sekadar persoalan kenyamanan berkendara, tetapi telah berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat. Biaya distribusi hasil pertanian meningkat, mobilitas warga terganggu, akses pendidikan menjadi sulit, hingga pelayanan kesehatan ikut terdampak karena lambatnya akses transportasi.
"Setiap hari masyarakat merasakan penderitaan akibat jalan rusak. Kendaraan rusak, ongkos angkut naik, waktu tempuh semakin lama, bahkan risiko kecelakaan terus mengintai. Ini bukan persoalan kecil, tetapi menyangkut hak masyarakat memperoleh infrastruktur yang layak," katanya.
Syahrir menegaskan bahwa seluruh masyarakat Sumatera Utara memiliki hak yang sama untuk menikmati hasil pembangunan. Karena itu, ia meminta Bobby Nasution tidak membiarkan muncul kesan adanya perlakuan berbeda terhadap daerah-daerah tertentu.
"Sumatera Utara bukan hanya Medan dan Nias. Masih banyak kabupaten lain yang membutuhkan perhatian serius, termasuk Mandailing Natal. Gubernur harus menjadi pemimpin bagi seluruh rakyat Sumatera Utara, bukan hanya bagi wilayah tertentu," ujarnya.
Ia mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera menetapkan percepatan perbaikan ruas-ruas jalan provinsi di Mandailing Natal sebagai prioritas, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat dapat kembali normal dan keselamatan pengguna jalan lebih terjamin.
Di akhir keterangannya, Syahrir berharap kritik yang disampaikannya dipandang sebagai bentuk kepedulian terhadap pembangunan daerah, bukan sebagai serangan politik.
"Saya hanya ingin mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan seorang pemimpin bukan seberapa sering berpindah tempat berkantor, tetapi seberapa besar manfaat kebijakannya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Sumatera Utara. Jangan sampai ada rakyat yang merasa dianaktirikan dalam pembangunan," pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait kritik H. Syahrir Nasution mengenai kebijakan Gubernur Bobby Nasution berkantor di Pulau Nias maupun permintaan percepatan perbaikan jalan provinsi di Mandailing Natal.
Posting Komentar