MEDAN — Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Batu Marmar menembus ke permukaan dugaan skandal korupsi pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) COVID-19 di Dinas Kesehatan Sumatera Utara tahun anggaran 2020. Di tengah darurat pandemi yang nyaris melumpuhkan sistem kesehatan, justru diduga terjadi permainan anggaran yang merugikan rakyat: penerimaan uang haram sebesar Rp400 juta yang diduga diterima Emirsyah, terkait praktik mark up harga pengadaan.
Saat Rakyat Berjuang Bertahan Hidup, Anggaran Diduga Digerogoti
Di saat pandemi merajalela, tenaga medis berjuang tanpa perlindungan layak, dan rakyat menanti keselamatan, anggaran negara yang seharusnya berfungsi menyelamatkan nyawa justru diduga dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi. Dugaan mark up pada pengadaan APD ini bukan sekadar pelanggaran keuangan—ia diduga telah menghambat penanganan pandemi, menempatkan nyawa tenaga medis dan masyarakat dalam risiko, serta merogoh kas negara secara tidak wajar.
LSM Batu Marmar menegaskan: dugaan transaksi Rp400 juta ini adalah titik terang yang tidak boleh dibiarkan redup. Ini adalah tanda kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas dalam pengadaan yang patut dibongkar sampai ke akar-akarnya.
Tuntutan Tegas: Tidak Ada Tempat Berlindung
Lembaga ini menuntut aparat penegak hukum bertindak tegas, cepat, dan tanpa keraguan:
✅ Usut tuntas asal-usul, perjalanan, dan penerima uang diduga Rp400 juta tersebut. Tidak boleh ada yang disembunyikan, tidak boleh ada yang berhenti di sebagian nama saja.
✅ Periksa semua pihak yang terlibat, dari proses perencanaan, pengadaan, hingga pelaporan. Siapa yang tahu, siapa yang menyetujui, siapa yang memanfaatkan—semuanya harus bertanggung jawab.
✅ Jaga prinsip tidak tebang pilih. Hukum berlaku sama untuk siapa pun, tanpa melihat jabatan, hubungan, atau kekuasaan. Jika ada yang terlibat, harus dihadapi proses hukum tanpa ampun.
✅ Wujudkan transparansi nyata. Masyarakat berhak tahu bagaimana anggaran krisis yang mereka andalkan diatur dan digunakan—terutama ketika diduga disalahgunakan.
Keadilan Tidak Boleh Menunggu
“Keadilan harus ditegakkan untuk kepentingan rakyat dan negara,” tegas LSM Batu Marmar. Kasus ini bukan sekadar soal angka ratusan juta rupiah—ini soal kepercayaan publik, soal tanggung jawab pengelola uang rakyat, dan soal apakah kita berani membiarkan kesalahan berulang.
Publik menunggu: apakah aparat akan berani membongkar seluruh kebenaran, atau membiarkan dugaan korupsi di tengah krisis ini tertutup begitu saja?.
Posting Komentar