Oleh : H Syahrir Nasution
Pertumbuhan ekonomi selalu menjadi salah satu angka yang paling sering dibanggakan pemerintah. Ketika Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat, investasi bertambah, proyek pembangunan bergulir, dan konsumsi masyarakat bergerak, pemerintah segera menyebutnya sebagai tanda bahwa perekonomian berada di jalur yang benar.
Namun ada pertanyaan yang jauh lebih penting: siapa yang sebenarnya menikmati pertumbuhan itu?
Sebab pertumbuhan ekonomi tidak otomatis berarti pemerataan kesejahteraan.
Sebuah negara bisa mencatat pertumbuhan ekonomi yang positif, tetapi pada saat bersamaan masih menghadapi kemiskinan, pengangguran, daya beli yang lemah, kesenjangan pendapatan, serta ketimpangan pembangunan antarwilayah.
Di sinilah persoalan mendasar pembangunan kita.
Pertumbuhan Bukan Sekadar Angka
Pertumbuhan ekonomi memang penting. Tanpa pertumbuhan, pemerintah akan kesulitan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penerimaan negara, membangun infrastruktur dan membiayai pelayanan publik.
Tetapi pertumbuhan hanyalah alat, bukan tujuan akhir.
Tujuan pembangunan seharusnya adalah meningkatkan kualitas hidup manusia.
Karena itu, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari berapa persen ekonomi tumbuh. Kita juga harus melihat apakah petani memperoleh harga yang layak, nelayan mendapatkan penghasilan yang cukup, buruh memiliki upah yang manusiawi, pelaku UMKM mendapatkan akses modal, serta masyarakat desa memperoleh pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas.
Jika ekonomi tumbuh tetapi rakyat tetap kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, maka ada persoalan serius dalam distribusi hasil pembangunan.
Jangan sampai kita terlalu sibuk merayakan angka pertumbuhan, sementara di lapangan masyarakat justru merasakan tekanan biaya hidup yang semakin besar.
Ketimpangan yang Tidak Boleh Diabaikan
Ketimpangan bukan sekadar persoalan perbedaan antara orang kaya dan orang miskin.
Ketimpangan juga terjadi antara kota dan desa, antara pusat dan daerah, antara wilayah yang memiliki sumber daya alam dengan wilayah yang menikmati hasil pengolahannya.
Ada daerah yang kaya tambang, perkebunan, hutan, energi dan sumber daya lainnya. Tetapi masyarakat di sekitar wilayah tersebut belum tentu menjadi kelompok yang paling sejahtera.
Ironisnya, masyarakat lokal terkadang hanya menjadi penonton ketika sumber daya alam di daerahnya dieksploitasi.
Kekayaan alam keluar dari daerah, sementara keuntungan terbesar mengalir ke pusat-pusat ekonomi. Yang tertinggal bagi masyarakat lokal bisa berupa persoalan lingkungan, perubahan sosial, konflik lahan dan ketergantungan ekonomi.
Kalau pola seperti ini terus berlangsung, maka pertumbuhan ekonomi justru berpotensi memperbesar ketimpangan.
Ketika Investasi Tidak Berarti Kesejahteraan
Investasi memang diperlukan. Negara membutuhkan modal untuk membuka industri, membangun kawasan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan produktivitas.
Tetapi investasi tidak boleh hanya dilihat dari nilai rupiahnya.
Pertanyaan yang lebih penting adalah: berapa banyak pekerjaan berkualitas yang tercipta? Berapa besar manfaat yang diterima masyarakat lokal? Berapa besar kontribusinya terhadap daerah? Dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan?
Jangan sampai investasi hanya menghasilkan angka fantastis di laporan pemerintah, sementara masyarakat sekitar perusahaan tetap hidup dalam kemiskinan.
Investasi harus memiliki hubungan langsung dengan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Jika sebuah proyek bernilai triliunan rupiah berdiri megah, tetapi masyarakat di sekitarnya tetap kesulitan mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, maka pemerintah harus berani mengevaluasi model pembangunan tersebut.
UMKM Jangan Hanya Dijadikan Slogan
Salah satu kelompok yang paling penting dalam pemerataan ekonomi adalah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.
Mereka bukan sekadar angka dalam laporan pemerintah. Mereka adalah pedagang pasar, petani, pengusaha rumahan, warung kecil, pengrajin, nelayan, pekerja mandiri dan jutaan masyarakat yang menggantungkan kehidupan keluarganya dari usaha sehari-hari.
Namun kelompok ini sering menghadapi persoalan klasik: akses permodalan, pasar, teknologi, bahan baku, legalitas dan persaingan dengan usaha besar.
Di atas kertas, berbagai program pemberdayaan UMKM terlihat begitu banyak.
Tetapi di lapangan, pertanyaannya sederhana: apakah pelaku UMKM benar-benar menjadi lebih kuat?
Jangan sampai UMKM hanya muncul dalam pidato dan spanduk pembangunan, tetapi ketika membutuhkan akses pasar dan modal justru harus berjuang sendirian.
Pembangunan Harus Berpihak
Pemerintah memiliki kewajiban memastikan hasil pembangunan tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok yang sudah kuat.
Kebijakan fiskal, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan penciptaan lapangan kerja harus dirancang untuk mempersempit kesenjangan.
Pembangunan jalan misalnya, jangan hanya diarahkan ke kawasan industri dan pusat bisnis. Jalan juga harus membuka akses petani terhadap pasar.
Pembangunan pelabuhan bukan hanya untuk memperlancar arus barang perusahaan besar, tetapi juga harus membantu nelayan dan pelaku usaha lokal.
Digitalisasi ekonomi jangan hanya dinikmati perusahaan teknologi besar. Pedagang kecil juga harus mendapatkan akses terhadap teknologi dan pasar digital.
Artinya, pembangunan harus mempunyai efek berganda yang nyata bagi masyarakat.
Jangan Sampai Negara Hanya Menghitung yang Tumbuh
Ada kecenderungan dalam pembangunan modern untuk terlalu mengagungkan angka.
Pertumbuhan sekian persen.
Investasi sekian triliun.
Pembangunan sekian kilometer.
Proyek sekian banyak.
Tetapi manusia sering kali hanya menjadi angka tambahan dalam laporan.
Padahal pembangunan seharusnya dimulai dari manusia.
Berapa banyak keluarga yang keluar dari kemiskinan?
Berapa banyak anak memperoleh pendidikan berkualitas?
Berapa banyak pekerja mendapatkan pekerjaan yang layak?
Berapa banyak petani yang hidup lebih sejahtera?
Berapa banyak desa yang benar-benar berkembang?
Berapa banyak masyarakat miskin yang naik kelas?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar mengejar statistik pertumbuhan.
Pemerataan Bukan Berarti Membenci Orang Kaya
Pemerataan juga tidak boleh disalahartikan sebagai upaya memusuhi kelompok kaya atau pelaku usaha.
Justru negara membutuhkan pengusaha yang kuat, investor yang sehat dan dunia usaha yang produktif.
Yang harus dikritik adalah ketika kekuatan ekonomi berubah menjadi kekuatan untuk menguasai kebijakan, sumber daya dan kesempatan secara berlebihan.
Negara harus menciptakan kompetisi yang sehat.
Pengusaha besar boleh tumbuh. Tetapi usaha kecil juga harus memiliki kesempatan tumbuh.
Investor boleh mendapatkan keuntungan. Tetapi masyarakat juga harus mendapatkan manfaat.
Daerah boleh mengejar pertumbuhan. Tetapi lingkungan dan generasi mendatang tidak boleh dikorbankan.
Inilah keseimbangan yang seharusnya menjadi prinsip pembangunan.
Saatnya Mengubah Cara Mengukur Keberhasilan
Pemerintah perlu mengubah paradigma: dari “berapa besar ekonomi tumbuh” menjadi “berapa besar kesejahteraan rakyat meningkat.”
Pertumbuhan ekonomi harus diterjemahkan menjadi pendapatan yang lebih baik, pekerjaan yang lebih layak, pendidikan yang lebih berkualitas, layanan kesehatan yang lebih mudah dan biaya hidup yang lebih terkendali.
Sebab rakyat tidak makan angka pertumbuhan.
Rakyat membutuhkan pekerjaan.
Rakyat membutuhkan pendapatan.
Rakyat membutuhkan rumah yang layak.
Rakyat membutuhkan pendidikan untuk anak-anaknya.
Rakyat membutuhkan pelayanan publik yang tidak berbelit-belit.
Dan rakyat membutuhkan kepastian bahwa kekayaan negeri ini tidak hanya dinikmati oleh segelintir kelompok.
Pada akhirnya, pertanyaan terbesar pembangunan bukanlah apakah ekonomi tumbuh.
Pertanyaannya adalah: pertumbuhan itu membawa siapa menuju kesejahteraan, dan siapa yang justru semakin tertinggal?
Jika hanya segelintir orang yang semakin kaya sementara sebagian besar masyarakat harus bekerja semakin keras hanya untuk bertahan hidup, maka negara perlu berhenti sejenak dan bertanya: ada yang salah dengan cara kita mengelola pertumbuhan.
Pertumbuhan ekonomi harus menjadi kendaraan menuju kesejahteraan bersama.
Bukan kendaraan yang melaju kencang meninggalkan rakyat di belakang.
Sebab pembangunan yang hanya menghasilkan pertumbuhan tanpa pemerataan pada akhirnya bukan sekadar menciptakan kesenjangan ekonomi, tetapi juga dapat melahirkan ketidakpercayaan rakyat terhadap negara.
Dan ketika jurang antara angka pertumbuhan dengan kenyataan hidup rakyat semakin lebar, yang dipertaruhkan bukan lagi sekadar ekonomi.
Yang dipertaruhkan adalah rasa keadilan.
Posting Komentar