Oleh : H Syahrir Nasution
Ada paradoks yang semakin sulit diterima akal sehat.
Negara memiliki uang, tetapi sebagian rakyat masih harus berjuang untuk sekadar bertahan hidup.
Di satu sisi, triliunan rupiah berada dalam pengelolaan negara. Di sisi lain, masyarakat menghadapi tekanan biaya hidup, daya beli, kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.
Lalu muncul pertanyaan yang tidak boleh dianggap sebagai gangguan:
Untuk apa uang negara ditumpuk jika pada saat rakyat membutuhkan, uang itu tidak bergerak?
Inilah salah satu pertanyaan serius yang layak diarahkan kepada Dr. Purbaya Yudhi Sadewa sebagai salah satu pengambil keputusan dalam kebijakan ekonomi negara.
Tentu, mengelola keuangan negara bukan perkara membagikan uang begitu saja. Ada aturan, risiko inflasi, stabilitas fiskal, likuiditas, dan berbagai pertimbangan ekonomi yang harus diperhitungkan.
Tetapi jangan sampai kehati-hatian ekonomi berubah menjadi kekakuan yang kehilangan wajah kemanusiaan.
Sebab APBN bukan sekadar tabel angka.
Di balik setiap rupiah terdapat keringat rakyat yang membayar pajak, bekerja, berdagang, bertani, menjadi buruh, menjadi nelayan, dan menjalankan usaha kecil.
Karena itu, ketika uang negara berada dalam jumlah besar sementara rakyat merasakan tekanan ekonomi, pemerintah wajib memberikan penjelasan yang terang.
Mengapa uang itu ditahan? Mengapa tidak segera dialirkan ke sektor produktif? Siapa yang paling diuntungkan dari kebijakan tersebut? Dan kapan rakyat merasakan manfaatnya?
Pertanyaan-pertanyaan itu bukan propaganda.
Itu adalah pertanyaan publik.
Lebih jauh lagi, jangan sampai negara terjebak dalam fetisisme angka: merasa berhasil karena cadangan besar, rasio tertentu terjaga, atau neraca terlihat aman, sementara indikator kehidupan masyarakat justru tidak menjadi pusat perhatian.
Ekonomi pada akhirnya bukan untuk menyenangkan spreadsheet.
Ekonomi adalah untuk manusia.
Kalau uang negara hanya berputar di ruang-ruang kebijakan, sementara di pasar rakyat uang semakin sulit bergerak, maka pemerintah harus berani mengevaluasi pendekatannya.
Rakyat tidak membutuhkan negara yang hanya pandai menjaga uang.
Rakyat membutuhkan negara yang mampu membuat uang publik bekerja secara tepat, transparan, produktif, dan adil.
Dan di sinilah Purbaya diuji.
Bukan sekadar sebagai ekonom.
Bukan sekadar sebagai pejabat.
Tetapi sebagai bagian dari negara yang memegang amanah atas uang rakyat.
Sebab ada batas antara disiplin fiskal dan ketidakpekaan sosial.
Jangan sampai demi menjaga uang negara tetap “aman”, rakyat justru dibuat merasa tidak aman.
Jangan sampai demi mempertahankan angka-angka makroekonomi, tangisan rakyat dianggap sekadar angka statistik.
Dan jangan sampai uang yang seharusnya menjadi instrumen pembangunan justru berubah menjadi uang negara yang “tersekap”: ada, tetapi tidak terasa manfaatnya.
Pada titik inilah publik berhak menuntut jawaban.
Berapa banyak uang negara yang tersedia? Di mana ditempatkan? Mengapa belum dimanfaatkan? Apa manfaat ekonominya? Siapa yang menikmati dampaknya? Dan bagaimana memastikan rakyat menjadi penerima manfaat utama?
Pertanyaan tersebut harus dijawab dengan data, bukan slogan.
Karena pada akhirnya, sejarah tidak hanya mencatat berapa banyak uang yang berhasil disimpan oleh sebuah pemerintahan.
Sejarah juga akan mencatat apakah uang itu digunakan ketika rakyat membutuhkannya.
Dan bila negara mempunyai kemampuan untuk membantu tetapi kebijakan membuat bantuan itu tidak kunjung sampai kepada mereka yang membutuhkan, maka pertanyaan moralnya sederhana:
Apakah kita sedang menyelamatkan uang negara—atau sedang menyelamatkan rakyat?
Di situlah sesungguhnya makna ekonomi yang berpihak kepada manusia diuji.
Posting Komentar