Madina -Politik memang selalu mempunyai cara sendiri untuk membaca masa depan.
Ketika sebuah pesta demokrasi masih jauh di depan mata, nama-nama yang kelak diperkirakan masuk dalam bursa sudah mulai diperbincangkan. Begitu pula di Kabupaten Mandailing Natal (Madina).
Pemilihan Bupati Madina 2029 memang masih cukup jauh. Tetapi, belakangan mulai terdengar “angin sepoy-sepoy” politik yang membawa satu nama ke ruang publik: Syafaruddin Haji alias Akong.
Nama tersebut bukan nama baru dalam percaturan politik Madina. Syafaruddin Haji alias Akong sebelumnya juga pernah mencuat sebagai bakal calon Bupati Madina pada 2015.
Kini, setelah lebih dari satu dekade berlalu, namanya kembali disebut-sebut dalam bursa menuju 2029.
Tentu saja, kemunculan nama seseorang dalam pembicaraan politik tidak otomatis berarti yang bersangkutan telah memutuskan maju. Masih terlalu dini untuk menyimpulkan demikian.
Namun, dalam politik lokal, munculnya sebuah nama tetap menarik untuk dicermati.
Sebab, jauh sebelum tahapan resmi pemilihan dimulai, masyarakat biasanya sudah membaca siapa figur yang memiliki keberanian, jaringan, sumber daya, pengalaman, serta basis sosial untuk masuk ke arena kontestasi.
Dari 2015 menuju 2029: apa yang berubah?
Pertanyaan menariknya justru bukan sekadar apakah Syafaruddin Haji alias Akong akan maju atau tidak.
Pertanyaan yang lebih substansial adalah: apa yang berubah dalam dirinya, dalam masyarakat Madina, dan dalam peta politik Madina sejak 2015 hingga menjelang 2029?
Politik tidak pernah berada di ruang hampa.
Pemilih berubah. Aspirasi masyarakat berubah. Persoalan daerah berubah. Struktur ekonomi berubah. Bahkan ukuran masyarakat terhadap seorang pemimpin juga semakin kompleks.
Masyarakat Madina hari ini tentu mempunyai persoalan dan harapan yang tidak seluruhnya sama dengan Madina pada 2015.
Karena itu, apabila nama lama kembali masuk dalam radar politik, publik wajar bertanya mengenai gagasan dan rekam jejaknya.
Apa visi pembangunan Madina?
Bagaimana menghadapi persoalan pendidikan dan kesehatan?
Bagaimana membuka lapangan pekerjaan?
Bagaimana mengelola potensi sumber daya alam agar memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat?
Bagaimana membangun kawasan Pantai Barat agar tidak terus berada dalam posisi sebagai halaman belakang pembangunan?
Dan yang paling penting: bagaimana memastikan pemerintahan daerah bekerja untuk kepentingan publik, bukan sekadar menjadi arena distribusi kepentingan politik?
Bursa boleh mulai berembus, tetapi rakyat tetap pemegang keputusan
Kemunculan nama Syafaruddin Haji alias Akong hendaknya tidak dipahami sebagai deklarasi pencalonan.
Ini masih sebatas dinamika awal dan pembicaraan politik yang berkembang.
Masih ada waktu panjang sebelum masyarakat Madina benar-benar memasuki tahapan memilih pemimpin daerahnya.
Justru karena masih jauh, ruang publik seharusnya digunakan untuk menguji gagasan, bukan sekadar menguji popularitas.
Kalau memang kelak nama Syafaruddin Haji alias Akong benar-benar masuk gelanggang, publik tentu berhak mengetahui apa yang ditawarkannya kepada Madina.
Begitu pula jika muncul nama-nama lain.
Demokrasi yang sehat bukan sekadar tentang siapa yang paling cepat menyatakan diri sebagai calon. Demokrasi adalah tentang bagaimana masyarakat memperoleh informasi yang cukup untuk menilai visi, program, pengalaman dan rekam jejak setiap figur.
Maka, biarlah angin politik 2029 mulai berembus.
Tetapi jangan sampai angin itu berubah menjadi badai propaganda.
Madina membutuhkan perdebatan gagasan, bukan sekadar perdebatan nama.
Dan pada akhirnya, siapa pun yang kelak masuk dalam bursa, keputusan tetap berada di tangan rakyat melalui mekanisme demokrasi yang berlaku.
Bursa politik boleh dimulai dari bisik-bisik. Tetapi legitimasi kepemimpinan harus lahir dari proses demokrasi dan kepercayaan masyarakat.
Posting Komentar