Oleh: H. Syahrir Nasution
Demokrasi tidak hanya diukur dari berhasil atau tidaknya sebuah pemilu. Demokrasi juga diukur dari cara kekuasaan diperoleh. Ketika prosesnya dipenuhi kontroversi etik, maka yang tercatat bukan sekadar kemenangan politik, melainkan pelajaran sejarah bagi sebuah bangsa.
Pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden menjadi salah satu peristiwa politik paling banyak diperdebatkan dalam sejarah Indonesia modern. Pangkal perdebatan bukan semata sosok Gibran, melainkan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat usia yang kemudian memicu temuan pelanggaran etik berat terhadap Ketua MK saat itu, Anwar Usman. Majelis Kehormatan MK menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua MK karena pelanggaran etik, bukan membatalkan putusan konstitusionalnya.
Kini muncul gugatan lain mengenai penyetaraan ijazah yang berkaitan dengan persyaratan administrasi. Perlu ditegaskan, perkara tersebut masih merupakan proses hukum dan belum menjadi putusan final. Dalam negara hukum, setiap warga negara berhak memperoleh asas praduga benar sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum.
Yang patut menjadi renungan adalah soal standar kepemimpinan nasional. Konstitusi memang menetapkan syarat minimum tertentu bagi calon presiden dan wakil presiden. Namun masyarakat berhak berdiskusi apakah standar minimal itu sudah cukup untuk menjawab tantangan negara yang semakin kompleks.
Indonesia memiliki jutaan lulusan SMA, sarjana, magister, hingga doktor. Akan tetapi, demokrasi yang sehat tidak boleh mengukur kualitas pemimpin semata dari jenjang pendidikan formal. Gelar akademik adalah modal intelektual, tetapi integritas, kapasitas, pengalaman, dan moralitas tetap menjadi unsur yang tidak kalah penting.
Pelajaran terbesar dari polemik ini bukanlah tentang siapa yang menang atau kalah. Pelajarannya adalah bahwa etika harus berjalan seiring dengan legalitas. Sesuatu yang sah menurut prosedur belum tentu dipandang etis oleh publik, dan kepercayaan rakyat merupakan fondasi utama legitimasi demokrasi.
Sejarah pada akhirnya akan mengingat bukan hanya hasil, tetapi juga proses. Karena itu, bangsa ini memerlukan budaya politik yang lebih dewasa: menjunjung konstitusi, menghormati etika, dan memastikan setiap kebijakan memberi teladan yang baik bagi generasi mendatang.
Posting Komentar