MEDAN – Tokoh masyarakat dan pengamat kebijakan publik, H Syahrir Nasution SE MM, menilai dinamika politik nasional harus disikapi secara bijaksana agar tidak berkembang menjadi ketidakpastian berkepanjangan yang berpotensi menggerus kepercayaan investor terhadap masa depan perekonomian Indonesia.
Menurut Syahrir, pelemahan nilai tukar rupiah dan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang memerah harus menjadi perhatian serius pemerintah. Kedua indikator tersebut perlu dicermati di tengah menguatnya perdebatan politik nasional, termasuk wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Investor tentu membutuhkan kepastian. Mereka ingin melihat Indonesia memiliki stabilitas politik, kepastian hukum, kebijakan ekonomi yang konsisten, serta kepemimpinan yang mampu memberikan arah jelas bagi masa depan bangsa,” ujar Syahrir, Rabu (14/10/2026).
Ia mengingatkan, jangan sampai pertarungan kepentingan politik di tingkat elite membuat dunia usaha dan investor mempertanyakan arah perjalanan Indonesia ke depan.
Menurutnya, persoalan politik dan konstitusi memang harus diselesaikan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Namun, semua pihak juga perlu memperhitungkan dampak kebijakan dan manuver politik terhadap stabilitas nasional.
“Rupiah melemah dan IHSG memerah bukan persoalan yang boleh dianggap sepele. Ini harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk mengevaluasi situasi ekonomi dan membaca sentimen pasar secara objektif. Jangan sampai masyarakat dan dunia usaha ikut menanggung dampak dari ketidakpastian politik,” tegasnya.
Jangan Biarkan Politik Mengalahkan Kepentingan Rakyat
Syahrir menilai, perdebatan mengenai posisi Gibran tidak seharusnya hanya dilihat dari kepentingan partai politik atau persaingan antarelite. Hal yang lebih mendasar adalah bagaimana seluruh proses politik tetap berjalan dalam koridor konstitusi, menjaga kepercayaan publik, dan tidak mengorbankan kepentingan rakyat.
Ia menekankan, apabila terdapat persoalan hukum terkait persyaratan jabatan publik, penyelesaiannya harus didasarkan pada fakta, bukti, dan ketentuan perundang-undangan. Tidak boleh ada pihak yang kebal terhadap hukum, tetapi proses hukum juga tidak boleh dijadikan alat untuk melayani kepentingan politik tertentu.
“Negara ini tidak boleh dikelola berdasarkan kepentingan kelompok. Siapa pun yang memegang jabatan publik harus siap mempertanggungjawabkan kedudukannya sesuai konstitusi. Namun, setiap upaya politik juga wajib mengikuti aturan hukum, bukan sekadar dorongan emosi atau tekanan massa,” katanya.
Prabowo Harus Memberikan Kepastian
Syahrir berpandangan, Presiden Prabowo Subianto memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan pemerintahan tetap fokus pada agenda ekonomi, penciptaan lapangan kerja, kesejahteraan masyarakat, dan penguatan kepercayaan investor.
Di tengah dinamika politik yang berkembang, pemerintah perlu menyampaikan komunikasi yang jelas kepada publik dan pelaku pasar. Kepastian arah kebijakan, konsistensi pelaksanaan program, serta transparansi dalam pengambilan keputusan menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan.
Ia juga mengingatkan agar persoalan politik tidak dijadikan alasan untuk mengabaikan berbagai persoalan ekonomi yang langsung dirasakan masyarakat, mulai dari daya beli, kesempatan kerja, hingga keberlangsungan usaha kecil dan menengah.
“Rakyat tidak membutuhkan kegaduhan politik yang tidak berkesudahan. Rakyat membutuhkan pemerintahan yang bekerja, ekonomi yang bergerak, harga kebutuhan yang terkendali, dan masa depan yang lebih pasti,” ujarnya.
Syahrir menegaskan, stabilitas politik bukan berarti membungkam kritik. Sebaliknya, demokrasi yang sehat membutuhkan kritik, transparansi, dan penegakan hukum yang adil. Namun, semua itu harus dijalankan secara bertanggung jawab agar tidak memperbesar ketidakpastian.
“Jangan sampai energi bangsa habis untuk pertarungan elite, sementara kepercayaan investor melemah dan rakyat harus menanggung risikonya. Kepentingan nasional harus ditempatkan di atas kepentingan politik siapa pun,” pungkasnya.
Posting Komentar