Oleh: Syahrir Nasution
Managing Director PECI–Indonesia
Investasi kerap dipromosikan sebagai obat mujarab bagi persoalan ekonomi daerah. Setiap angka kenaikan investasi selalu dielu-elukan sebagai keberhasilan pembangunan, seolah otomatis menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun pertanyaannya sederhana dan jujur: apa benar investasi yang masuk hari ini benar-benar mengangkat kehidupan rakyat, atau sekadar membungkus perampasan kedaulatan ekonomi dengan istilah-istilah indah?
Secara teori ekonomi klasik, ketika investasi meningkat, maka ceteris paribus tingkat pengangguran semestinya menurun signifikan. Daya beli masyarakat naik, pasar bergairah, dan pertumbuhan ekonomi menjadi nyata—bukan sekadar angka. Inilah relasi logis antara Investment, Employment, Purchasing Power, dan Economic Growth.
Namun realitas di Sumatera Utara justru menyajikan paradoks. Investasi diklaim meningkat, tetapi pasar tetap lesu. Lapak-lapak sepi pembeli. Aktivitas ekonomi rakyat stagnan. Yang tampak “ramai” hanyalah window shopping—keramaian semu, pelepas mata, tanpa transaksi berarti. Pertumbuhan yang dirayakan rupanya tidak berakar di kehidupan nyata.
Lebih ironis lagi, manfaat kenaikan ekonomi itu hanya dirasakan segelintir kelas menengah ke atas, bahkan terbatas pada kelompok tertentu. Masyarakat miskin kota dan pedesaan nyaris tak merasakan apa-apa. Tidak ada lonjakan pendapatan, tidak ada kepastian kerja, tidak ada perbaikan daya beli. Yang ada justru beban hidup yang kian berat.
Di sinilah letak persoalan mendasar: kita terlalu sering terbuai oleh angka statistik, laporan berlapis-lapis yang disusun untuk menyenangkan atasan—pemanis bibir dan penghibur telinga. Angka boleh naik, grafik boleh menanjak, tetapi jika tidak sejalan dengan kondisi kasat mata masyarakat, maka angka itu kehilangan makna sosialnya.
Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya dibaca dari tabel dan presentasi. Ia harus diuji di pasar tradisional, di kampung-kampung, di lorong-lorong kota, di dapur-dapur rakyat kecil. Check and recheck menjadi keharusan moral, bukan pilihan. Tanpa itu, klaim keberhasilan hanyalah ilusi kebijakan.
Investasi yang sehat seharusnya memperkuat kedaulatan ekonomi lokal: menyerap tenaga kerja setempat, menggerakkan UMKM, dan meningkatkan daya beli rakyat. Jika yang terjadi justru sebaliknya—ketergantungan, ketimpangan, dan peminggiran—maka patut diduga investasi itu bukan solusi, melainkan masalah yang dibungkus rapi.
Sudah saatnya kita jujur pada diri sendiri. Pertumbuhan tanpa pemerataan adalah kegagalan yang disamarkan. Investasi tanpa keberpihakan pada rakyat hanyalah angka kosong—nol besar—dalam realitas kehidupan sehari-hari.
Posting Komentar