Mandailing Natal - Aroma kekuasaan yang terkonsentrasi di lingkaran sempit kembali menguat di Kabupaten Mandailing Natal. Dugaan praktik dinasti dalam tubuh pemerintahan daerah kini tak lagi sekadar bisik-bisik, melainkan telah menjadi perbincangan terbuka yang mengundang kegelisahan publik.
Sorotan terhadap dugaan dinasti kekuasaan dalam pengisian jabatan strategis di Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal semakin menguat dan memicu kritik tajam.
Muhammad Sudirmin Nasution, CLP, CIJ, CWP—tokoh masyarakat Pantai Barat dan pengamat kebijakan publik—menjadi salah satu suara yang secara terang mengingatkan bahaya laten praktik tersebut.
Pernyataan ini mencuat pada Jumat (3/4/2026), di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap isu tata kelola pemerintahan daerah.
Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara.
Penempatan jabatan yang diduga sarat kedekatan relasi dinilai berpotensi mengaburkan prinsip meritokrasi. Ketika loyalitas personal mengalahkan kompetensi, yang dipertaruhkan bukan hanya kualitas birokrasi—tetapi juga masa depan pelayanan publik.
Desakan publik mengarah pada evaluasi total terhadap struktur kekuasaan di lingkup Pemda Madina, dengan tuntutan agar proses penempatan jabatan dilakukan secara transparan, profesional, dan akuntabel.
Dalam pernyataannya yang lugas, Sudirmin menegaskan:
"Jangan jadikan pemerintahan di Mandailing Natal sebagai dinasti kekuasaan. Pemerintah ada untuk rakyat, bukan untuk memperkuat lingkaran kekuasaan tertentu."
Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan. Dalam banyak kasus di berbagai daerah, praktik dinasti kerap berujung pada stagnasi birokrasi, konflik kepentingan, hingga menurunnya kepercayaan publik. Madina kini berada di persimpangan: memperbaiki arah tata kelola, atau membiarkan persepsi negatif terus menguat.
Namun demikian, sesuai prinsip praduga tak bersalah, dugaan ini tetap memerlukan klarifikasi dan penjelasan resmi dari pihak pemerintah daerah. Transparansi menjadi kunci untuk meredam spekulasi sekaligus membuktikan komitmen terhadap pemerintahan yang bersih.
Di tengah situasi ini, masyarakat diharapkan tetap kritis namun bijak—menyuarakan aspirasi berbasis data, serta tidak terjebak dalam arus informasi yang belum terverifikasi, sebagaimana diamanatkan dalam regulasi pers dan ketentuan hukum yang berlaku.
Penutup:
Jika benar praktik dinasti dibiarkan tumbuh, maka yang terancam bukan hanya integritas birokrasi, tetapi juga harapan masyarakat akan keadilan dan kesejahteraan. Pemerintah daerah dituntut menjawab, bukan dengan retorika—melainkan dengan langkah nyata.
Posting Komentar