Deli Serdang – Persiapan pelaksanaan Hari Ulang Tahun Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang akan dipusatkan di Kabupaten Deli Serdang mulai menuai sorotan. Sejumlah informasi yang berkembang di tengah masyarakat menyebut adanya dugaan keterlibatan oknum komisaris salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Tapem dalam proses pengakomodasian fasilitas rental mobil untuk kebutuhan kegiatan tersebut.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, kebutuhan armada kendaraan dalam jumlah besar untuk melayani tamu dan peserta HUT Apkasi diduga diarahkan kepada perusahaan rental tertentu. Dugaan tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai mekanisme penunjukan penyedia jasa dan pihak-pihak yang berperan dalam proses pengambilan keputusan.
Sejumlah sumber mengungkapkan adanya dugaan "cawe-cawe" oknum komisaris BUMD berinisial AF dalam mengoordinasikan maupun memfasilitasi penyediaan armada kendaraan. Dugaan itu semakin menjadi perhatian karena AF disebut memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan di Kabupaten Deli Serdang.
Namun sejumlah elemen masyarakat sipil menilai seluruh tahapan pengadaan maupun kerja sama penyediaan armada perlu dibuka secara transparan guna menghindari konflik kepentingan dan praktik yang berpotensi merugikan tata kelola pemerintahan.
Pengamat kebijakan publik Hartono SH menilai, apabila terdapat pejabat atau pihak yang tidak memiliki kewenangan formal namun ikut memengaruhi proses penentuan penyedia jasa, maka kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan etika pemerintahan. Karena itu, seluruh pihak yang terlibat perlu menjelaskan peran dan kewenangannya secara terbuka kepada masyarakat.
Selain itu, publik juga mempertanyakan dasar pemilihan perusahaan rental yang akan menyediakan armada untuk kegiatan berskala nasional tersebut. Mengingat jumlah kendaraan yang dibutuhkan cukup besar, aspek transparansi, kompetisi usaha yang sehat, serta akuntabilitas penggunaan anggaran menjadi hal yang dinilai penting untuk dijelaskan.
Sampai berita ini diturunkan, pihak panitia HUT Apkasi, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, maupun pihak yang disebut dalam informasi tersebut belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan keterlibatan oknum komisaris BUMD dalam pengakomodasian fasilitas rental mobil.
Masyarakat berharap seluruh proses persiapan HUT Apkasi dapat berlangsung secara terbuka dan profesional sehingga tidak menimbulkan persepsi adanya intervensi pihak-pihak tertentu dalam kegiatan yang membawa nama baik Kabupaten Deli Serdang di tingkat nasional.
Posting Komentar