Oleh: H Syahrir Nasution
Dalam tradisi keilmuan Islam, istilah haqqul yaqin menggambarkan tingkat keyakinan tertinggi terhadap suatu kebenaran. Jika dikaitkan dengan kondisi sosial dan politik saat ini, dapat dikatakan bahwa rakyat sudah sampai pada titik haqqul yaqin bahwa mereka membutuhkan pemimpin yang terbuka terhadap kritik, siap dikoreksi, dan bersedia mendengar suara masyarakat. Sebaliknya, rakyat semakin muak terhadap pemimpin yang lebih sibuk membangun citra, melakukan perjalanan seremonial, atau "pelesiran" yang minim manfaat langsung bagi kepentingan publik.
Fenomena ini lahir bukan tanpa alasan. Dalam ilmu pemerintahan modern, salah satu indikator kepemimpinan yang sehat adalah adanya mekanisme checks and balances atau kontrol dan keseimbangan. Seorang pemimpin yang anti kritik sesungguhnya sedang menutup akses terhadap informasi penting yang dibutuhkan untuk memperbaiki kebijakan. Kritik bukan ancaman, melainkan instrumen evaluasi.
Sejarah menunjukkan bahwa banyak kegagalan pemerintahan berawal dari hilangnya keberanian bawahan, akademisi, media, maupun masyarakat untuk menyampaikan koreksi. Ketika seorang pemimpin hanya ingin mendengar pujian, maka yang lahir adalah kebijakan yang jauh dari realitas lapangan. Akibatnya, program tidak tepat sasaran, anggaran tidak efektif, dan kepercayaan publik terus menurun.
Di sisi lain, masyarakat kini semakin cerdas. Era digital membuat informasi mengalir begitu cepat. Rakyat dapat membandingkan kinerja satu daerah dengan daerah lain, satu pemimpin dengan pemimpin lainnya. Mereka tidak lagi mudah terpesona oleh pencitraan atau aktivitas seremonial yang menghabiskan anggaran besar tetapi tidak berdampak nyata terhadap kesejahteraan rakyat.
Karena itu, pemimpin yang terlalu sering melakukan perjalanan tanpa hasil yang jelas sering kali dipersepsikan sebagai sosok yang menjauh dari persoalan rakyat. Ketika jalan rusak, harga kebutuhan pokok meningkat, lapangan kerja sulit, pelayanan publik lamban, sementara pemimpin lebih banyak terlihat dalam agenda perjalanan dan seremoni, maka muncul kesan adanya jarak antara pemerintah dan masyarakat.
Secara ilmiah, legitimasi kepemimpinan tidak hanya berasal dari kemenangan dalam pemilu, tetapi juga dari kemampuan mempertahankan kepercayaan publik. Kepercayaan tersebut dibangun melalui transparansi, akuntabilitas, dan kesediaan menerima kritik. Pemimpin yang mau dikoreksi menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi, karena ia sadar bahwa tidak ada manusia yang sempurna dan setiap kebijakan selalu memiliki ruang untuk diperbaiki.
Sebaliknya, pemimpin yang alergi terhadap kritik cenderung terjebak dalam lingkungan yang hanya berisi pujian. Dalam jangka panjang, kondisi ini berbahaya karena menciptakan ilusi keberhasilan yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.
Rakyat saat ini mendambakan pemimpin yang hadir di tengah masyarakat, mendengar keluhan secara langsung, berani mengakui kekurangan, dan cepat melakukan perbaikan. Mereka menginginkan pemimpin yang lebih banyak bekerja daripada berbicara, lebih banyak menyelesaikan masalah daripada mencari panggung.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan seorang pemimpin bukanlah seberapa jauh ia bepergian atau seberapa sering ia tampil di hadapan publik. Ukuran yang sesungguhnya adalah seberapa besar manfaat yang dirasakan rakyat dari setiap kebijakan yang diambilnya.
Di tengah berbagai tantangan ekonomi, sosial, dan pembangunan yang dihadapi bangsa ini, rakyat tampaknya telah sampai pada satu kesimpulan yang kuat: Indonesia membutuhkan pemimpin yang siap dikoreksi, bukan pemimpin yang sibuk menikmati fasilitas kekuasaan. Sebab kekuasaan adalah amanah untuk melayani, bukan kesempatan untuk berjarak dari rakyat.
Posting Komentar